SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalsel kembali melakukan publikasi kinerja Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) pada kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) yang dilaksanakan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan DI Panjaitan No.24, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.
Publikasi ALCo diselenggarakan setiap bulan dan bertujuan mempublikasikan kinerja fiskal dan ekonomi pembangunan di Kalsel. Kegiatan dihadiri Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu Satu Kalsel, local expert Kalimantan Selatan, serta media/pers di wilayah Banjarmasin.
Pertumbuhan Kuat dan Indikator Kesejahteraan Membaik
Perekonomian Kalsel menunjukkan ketahanan yang baik, dengan pertumbuhan pada Triwulan II-2025 mencapai 5,39% (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12% (yoy). Pertumbuhan ini menjadikan Kalsel sebagai salah satu kontributor tertinggi di regional Kalimantan, dengan kontribusi sebesar 15,96% dari total perekonomian regional.
Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor utama, di mana Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,75%, sedangkan sektor Pertambangan mendominasi struktur PDRB dengan pangsa 27,05%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak utama, tumbuh 5,51% dan menyumbang 44,03% dari total PDRB Kalsel.
Stabilitas harga di Kalsel berhasil terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali pada level -0,29% (mtm) atau 2,91% (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi bulanan adalah bawang merah, daging ayam ras, dan ikan gabus.
Kinerja Fiskal Kalsel
Kinerja APBN di Kalsel hingga 30 September 2025 menunjukkan peran ekspansif, namun dihadapkan pada tantangan penerimaan. Realisasi belanja negara telah mencapai Rp30,08 triliun (72,58% dari pagu) dan tumbuh positif 8,59% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh 15,16% (yoy) yang secara proporasi mendominasi 80,81% (Rp 24,31 triliun) dari total belanja.
Belanja Pemerintah Pusat (K/L) di daerah justru terkontraksi -11,07% (yoy). Di sisi lain, penerimaan negara mencapai Rp9,8 triliun atau 44,44% dari target meskipun secara nominal terkontraksi sebesar -20,31% (yoy), yang disebabkan adanya kontraksi pada penerimaan perpajakan. Kombinasi dari belanja transfer yang melonjak dan penerimaan yang terkontraksi ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp20,28 triliun.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyampaikan, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp7,79 triliun atau 38,26%, terkontraksi 34,18% (yoy). “Ketergantungan penerimaan pajak di Kalsel ini masih sangat tergantung dari harga batu bara yang belum ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu,” ujarnya.
Menurutnya, penerimaan negara tumbuh negatif juga disebabkan karena meningkatnya pengembalian (restitusi) dari para Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak sektor pertambangan.
Rincian penerimaan per jenis pajaknya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp5,26 triliun, terkontraksi 16,74%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp229,66 miliar, mengalami kontraksi 48,23%, disebabkan jatuh tempo pembayaran yang mundur mendekati akhir tahun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1,74 triliun, kontraksi sebesar 65,68% disebabkan oleh restitusi yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Penerimaan dari Pajak Lainnya sebesar Rp562,87 miliar, tumbuh sebesar 11.724,85% dibanding penerimaan tahun lalu.
Syamsinar juga menyampaikan, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 akan dilaporkan melalui Coretax mulai awal 2026. “Untuk dapat melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax, sebelumnya Wajib Pajak harus sudah melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu, kemudian melakukan registrasi Kode Otorisasi DJP. Apabila dua langkah tersebut tidak dilaksanakan, maka Wajib Pajak tidak bisa melaporkan SPT Tahunan,” tegasnya.
“Melihat perkembangan sampai dengan saat ini, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax masih di angka 25%, jadi masih ada 75% Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melakukan aktivasi akun Coretax. Kami meminta bantuan para rekan media untuk kembali mengingatkan seluruh masyarakat khususnya Wajib Pajak agar segera melakukan aktivasi akun Coretax dan registrasi Kode Otorisasi DJP, supaya di tahun 2026 bisa melaporkan SPT Tahunannya,” pesan Syamsinar. (rilis/smr)
