SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kembali berdampak pada daerah. Kali ini, perjalanan dinas DPRD Kota Banjarmasin mengalami penyesuaian cukup signifikan, dengan nilai pemangkasan yang diperkirakan mencapai Rp11 miliar.
Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, membenarkan adanya kewajiban penyesuaian tersebut. Menurutnya, instruksi pemerintah pusat harus dilaksanakan sebagai bagian dari arah kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas keuangan.
“Ini instruksi pemerintah pusat. Mau tidak mau harus kita laksanakan. Total anggarannya saya kurang ingat, sekitar Rp11 miliar, tapi belum final. Nanti akan dibahas lagi dalam rapat Banggar,” ujar Rikval, Selasa (25/11/2025).
Ia menjelaskan, pusat mengarahkan seluruh pemerintah daerah, termasuk DPRD, untuk mengetatkan sejumlah pos belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak. Kebijakan ini dilakukan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan efisien.
Meski tidak merinci total pagu anggaran perjalanan dinas secara keseluruhan, Rikval mengakui bahwa pemangkasan sebesar itu akan berdampak pada agenda kedewanan. Fungsi pengawasan, konsultasi, hingga koordinasi dengan lembaga pemerintah di tingkat provinsi maupun nasional dipastikan akan mengalami penjadwalan ulang.
“Jelas ini bukan angka kecil. Efeknya pasti terasa pada penyesuaian jadwal perjalanan dinas,” ucapnya.
Kendati begitu, Rikval menegaskan bahwa DPRD siap beradaptasi. Seluruh rencana perjalanan dinas akan dirumuskan kembali agar lebih efisien tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok lembaga legislatif.
“Kalau urgensinya memang mengharuskan dipotong, ya tentu terpaksa kita potong. Jadwalnya akan kita sesuaikan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, secara pribadi dirinya tidak terlalu terdampak karena sebagian besar kegiatan kedewanan yang ia jalani berada di dalam daerah. Namun, ia memastikan pembahasan detail mengenai penyesuaian anggaran akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin.
“Apa pun bentuk penyesuaiannya nanti, yang penting pelayanan kepada masyarakat dan fungsi DPRD tetap berjalan optimal,” tukasnya. (sna/smr)
