SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna penyerahan hasil rekomendasi atas LKPj Kepala Daerah tahun anggaran 2022, di DPRD setempat, Rabu (3/05/2023).
Pada rapat paripurna itu, DPRD Kalsel mengapresiasi kinerja Pemprov Kalsel dalam pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang melebihi target.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalselnatas pencapaian pada sektor PAD dan dana transfer dari pusat dalam APBD Perubahan 2022 yang melebihi target,” kata Anggota DPRD Kalsel Muhammad Helmi Yani pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel tersebut.
Sebab, untuk pendapatan daerah dari yang ditargetkan sebesar Rp 7.854.987.591.281 dan bisa direalisasikan sebesar Rp 9.085.722.834.734,26.
“Jadi, ada kelebihan pencapaian dari target sebesar Rp 230.735.243.453,26. Semoga keberhasilan pelampauan pencapaian Target bukan merupakan kesalahan dalam penghitungan penetapan target, khususnya target dari sektor PAD,” katanya.
Lebih dari itu, terhadap LKPj Kepala Daerah 2022 pihaknya memberikan rekomendasi dan mendorong Pemprov Kalsel untuk segera melakukan tindakan-tindakan kongkret sebagai percepatan transformasi struktur ekonomi di Kalsel dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata maupun industri pengolahan, agar perekonomian di Kalsel lagi bergantung pada sektor pertambangan, seperti batubara yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan terbatas.
Sebab, kata dia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel pada 2022 masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian.
“Ketergantungan pada sektor ini berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, cenderung berdampak pada degradasi lingkungan dan menyebabkan bencana ekologis,” sebutnya.
Rekomendasi lain, Pemprov Kalsel diminta melakukan pendekatan multi sektor untuk meningkatkan peran sektor pariwisata dalam struktur ekonomi daerah.
Serta Pemprov Kalsel juga perlu membangun integrasi antara sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Mengingat, industri kreatif mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata di Kalsel.
Selain itu, ada juga rekomendasi agar setiap perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel secara serentak melakukan pembinaan UMKM, minimal masing-masing lima UMKM di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, sehingga menjadi agenda besar daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan untuk sektor kehutanan, pihaknya memberikan rekomendasi agar Pemprov Kalsel mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, untuk mengikuti program perhutanan sosial guna menambah penghasilan masyarakat, pencegah erosi, dan pengamanan hutan oleh masyarakat.
Kemudian, inovasi padi apung yang pada saat ini baru pada tahap demplot, sangat potensial untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah serta menopang kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Jadi kami juga memberikan rekomendasi agar Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian bekerja secara terpadu, khususnya dalam rangka peningkatan volume ekstra komoditi, CPO, karet, kayu lapis untuk menstabilkan neraca perdagangan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menggantikan ekspor batubara,” tukasnya. (smr)
