SEPUTARAN.ID, BATULICIN – Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kebutuhan nelayan dan pertanian di diharapkan distribusinya lancar dan tepat sasaran.
Sebab, petani dan nelayan merupakan ujung tombak perekonomian nasional, serta sebagai upaya antisipasi krisis pangan.
“Jadi sudah seharusnya memperbaiki regulasi dan distribusi BBM bersubsidi agar bisa lancar untuk warga petani dan nelayan,” ucap Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin, pada rapat koordinasi (Rakor) mencari solusi permasalahan BBM di Gedung 7 Februari Pengatan, Tanah Bumbu (Tanbu).
Sedangkan untuk jangka panjang, politisi PDI Perjuangan yang disap Bang Dhin ini, meminta pihak Pertamina menambah kuota BBM bersubsidi bagi warga petani nelayan, serta mendirikan SPBN di area pemukiman yang mayoritas warganya adalah petani nelayan.
Sementara dalam Rakor yang dihadiri Bang Dhin pada kegiatan reses itu, terungkap keluhan warga petani nelayan yang selalu merugi, karena penjualan hasil dengan biaya pembelian BBM tak seimbang.
Sehingga warga petani nelayan meminta penambahan kuota BBM dan menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Kusan Hilir, Tanbu, yang mampu melayani warga nelayan.
Atas keluhan itu, kemudian disepakati solusi jangka pendek warga petani dan nelayan agar melengkapi legalitas serta menyampaikan datanya ke dinas terkait, untuk kemudian disampaikan ke Pertamina.
Dengan kelengkapan legalitas serta data, sehingga Pertamina bisa menunjuk SPBU yang dapat melayani pembelian BBM bersubsidi untuk petani dan nelayan yang sudah memiliki Surat Rekomendasi.
Pada pertemuan itu selain Pertamina, hadir wakil Pemprov dari Dinas Kelautan dan Perikana, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta dari Tanbu Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Muspika Kusan Hilir, TNI AL, Polairud.
Kehadiran Bang Dhin di dapilnya itu saat kegiatan reses anggota DPRD Kalsel 11 – 18 Oktober 2022. (smr)
