SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel menggelar Diseminasi Perkembangan Terkini Perekonomian, Fiskal, dan Sektor Keuangan Kalsel.
Acara ini sebagai forum penyampaian dan diskusi mengenai kondisi dan prospek perekonomian daerah secara komprehensif.
Dalam kegiatan ini, BI mendiseminasikan informasi terkait perkembangan ekonomi, sektor strategis, serta kondisi inflasi di Kalsel.
Pada saat yang sama, DJPb melakukan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta OJK Kalsel menyampaikan informasi terkini tentang stabilitas sektor jasa keuangan.
Hal ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kalsel.
Informasi yang disampaikan dalam diseminasi diharapkan dapat memberikan perspektif kepada perbankan dan para pelaku usaha dalam proses perencaan dan pengembangan bisnis. Diseminasi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kalsel.
Kepala BI Kalsel Fadjar Majardi menyampaikan, pada triwulan I 2025, perekonomian Kalsel tetap tumbuh solid sebesar 4,1 % (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Perkembangan ke depan akan tetap positif dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalsel sepanjang 2025, yang diperkirakan mencapai kisaran 4,5%-5,3%.
Ia juga menambahkan, inflasi daerah terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5%±1%, sehingga dapat turut menopang daya beli masyarakat.
Dari sisi digitalisasi, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat, seiring semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS. “Pertumbuhan volume dan nilai transaksi QRIS menunjukkan bahwa masyarakat makin percaya dan nyaman bertransaksi secara digital. Namun di sisi lain, kami tetap mendorong inklusi tunai agar seluruh lapisan masyarakat terlayani,” jelasnya.
Sementara, Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi menjelaskan, hingga Maret 2025, realisasi belanja negara di Kalsel mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57% dari total pagu anggaran.
Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,53 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp7,01 triliun.
Di tengah upaya efisiensi dan ketatnya ruang fiskal nasional, realisasi ini mencerminkan kinerja anggaran yang baik. Pemerintah terus memastikan bahwa dana yang tersedia dapat segera digunakan untuk program prioritas sejak awal tahun, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan sosial.
“APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun tekanan ekonomi global masih berlangsung, kita tetap optimis dan adaptif,” ujarnya.
Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo menyampaikan, stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Kalimantan Selatan tetap terjaga meskipun volatilitas pasar global masih berlangsung. Perbankan di daerah mencatatkan kinerja positif: aset tumbuh 5,87%, kredit naik 11,38%, dan dana pihak ketiga meningkat 6,89% (yoy), dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) terjaga di angka 2,21%.
Selain itu, sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro juga tumbuh positif dengan profil risiko yang sehat. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK terus memperkuat literasi keuangan.
Hingga April 2025, edukasi keuangan telah menjangkau lebih dari 3.290 orang, dengan penyediaan 5.138 layanan SLIK dan 1.400 layanan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).
OJK menekankan pentingnya proaktivitas lembaga jasa keuangan dalam melakukan asesmen risiko, guna memastikan ketahanan dan kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi daerah tetap optimal.
Kegiatan ini menegaskan komitmen kuat dari BI, DJPb, dan OJK untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalsel yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat menghasilkan asesmen yang lebih komprehensif dan lebih tajam serta dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. (rilis/smr)
