SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin melalukan Rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tentang keuangan dan realisasi target pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022.
Dalam pembahasan tersebut Dewan Banjarmasin mengevaluasi hasil kinerja dan pencapaian program anggaran pembangunan Banjarmasin 2022.
Salah satu catatan dewan Banjarmasin, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dari segi retribusi hanya tercapai 66 persen dan pajak daerah 80 persen.
Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali meminta, pada 2023 ini, Pemko Banjarmasin untuk mengejar target PAD sebesar 100 persen.
“Ke depan kami minta dinaikkan 100 persen,” sebutnya.
Dia pun menyarankan, Walikota bersama jajaran SKPD terkait dapat lebih memaksimalkan lagi capaian dan realisasi anggaran yang sudah ditetapkan.
“Hal itu dimaksudkan agar dampak anggaran dan hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Apalagi, sambung dia, hasil pemeriksaan dan keberhasilan dalam capaian tahun sebelumnya ini, akan menentukan besaran ketetapan pada Badan Anggaran di tahun berikutnya dalam pembahasan KUA-PPAS.
“Rapat pembahasan LPj ini, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI,” ujarnya
Lebih lanjut Matnor menambahkan, dalam LHP Walikota Banjarmasin di 2022, juga didapati ada sekitar 17 temuan non pelanggaran hukum, yang menjadi catatan.
Di mana ada tiga SKPD diminta untuk melakukan pengembalian dana, di antaranya Dinas Pendidikan, PUPR dan Dinas Pariwisata.
“Jadi beberapa catatan dan temuan tersebut bisa diperhatikan, supaya dapat dihindari serta diminimalisir,” pungkasnya. (sna/smr)
