SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Indonesia akan menerapkan program makan siang gratis untuk anak sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD SMP dan SMA.
Program ini rencana diterapkan mulai 2025, dengan anggaran program ini dibebankan ke APBD.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin Ahmad Baihaqi mengatakan,
menengok dari kebutuhan anggaran saja mencapai Rp 250 miliar per tahun.
Rinciannya, bila 88 ribu lebih pelajar kali Rp15 ribu per porsi selama 1 tahun mencapai Rp 250 miliar. Sebab, di Banjarmasin ada 88 ribu lebih anak sekolah baik itu tingkat TK, SD, hingga SMP.
“Jumlah ini dipastikan akan membebani APBD Banjarmasin. Kebutuhan hitung-hitung anggaran ini belum pasti. Sebab, per porsi besarannya ada antara Rp15 ribu, Rp17,5 ribu hingga Rp20 ribu,” ungkap Ahmad Baihaqi.
Dia pun berharap, ada dana khusus dari pusat yang bisa dikucurkan untuk program makan siang gratis. Artinya tidak 100 persen dari APBD dibebankan anggarannya.
“Kalau dibebankan dengan daerah untuk membiayainya, kemungkinan dana kita tidak bisa,” terangnya.
Pun begitu, ia menyebut, ada substansi dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan program makan gratis diturunkan ke daerah.
“Artinya ditanggung daerah. Tapi kami masih berharap masih bisa minta ke pusat. Bahkan, belum lama tadi bertolak ke pusat untuk minta saran dan masukan. Harapan kami pusat akan membantu anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Belanja Daerah dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo menuturkan, dalam petunjuk teknis penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 2025 memang ada menyebutkan partisipasi pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan program makan siang gratis.
Hanya saja, sampai saat ini belum ada arahan, kemudian informasi yang didapat untuk makan ini akan dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
“Untuk seperti apa teknis dan lainnya, kami menunggu arahan,” ungkapnya.
Namun Edy menyebut, seandainya terjadi, bukan hanya Banjarmasin saja beberapa daerah lain mungkin agak keberatan juga. Apalagi dengan beban yang banyak, di Banjarmasin saja ada ribuan anak.
“Jadi menunggu petunjuk tindak lebih lanjut seperti apa dari pemerintah pusat. Kalau dibebankan ke pemerintah daerah jelas tidak sanggup anggarannya,” bebernya.
Edy mengatakan, adapun estimasi anggaran hampir Rp100 miliar per tahunnya, dengan hitungan bila Rp 5 ribu satu porsinya.
“Bila dibebankan berat juga, tidak sepadan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tukasnya. (shn/smr)
