SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Rupanya Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terkendala dalam melakukan pengawasan perusahaan di Kalsel.
Pasalnya, dinas tersebut kekurangan SDM tenaga pengawas perusahaan ditambah lagi mobil dan anggaran operasional yang tak memadai. Sehingga pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kalsel tidak berjalan optimal.
“Atas hal itu, Komisi IV DPRD Kalsel siap memperjuangkan realisasi anggaran Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kalsel yang berada di bawah Disnakertrans Kalsel,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Muhammad Lutfi Saifuddin saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Disnakertrans Kalsel, Rabu (15/03/23).
Ia menilai, dengan jumlah 41 tenaga pengawas di Disnakertrans Kalsel tidak akan sanggup melakukan pengawasan untuk seluruh perusahaan di Kalsel.
“Bayangkan saja di Banjarmasin sudah lebih dari 3.000 perusahaan kemudian Kabupaten Tanah Bumbu ada sekitar 1.500 perusahaan, belum ditambah dengan daerah lain,” tuturnya.
Lutfi menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan. Sehingga, pihaknya berjanji untuk memperjuangkan anggaran yang diperlukan untuk pengawasan.
“Namun kami meminta Disnakertrans Kalsel segera menyusun program dan anggaran terkait sistem pengawasan. Kemudian dipresentasikan untuk meyakinkan DPRD Kalsel untuk memperjuangkan di anggaran perubahan,” ucap Lutfi.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kalsel Irfan Sayuti mengiyakan pihaknya kekurangan tenaga pengawas.
Dikatakannya, untuk Kalsel sendiri sudah ada lebih 10.000 perusahaan yang wajib lapor.
“Dan untuk 1 tenaga pengawas untuk 50 perusahaan. Jadi, kalau hanya ada 40 an pengawas berati hanya cukup 2.000 perusahaan saja,” pungkasnya. (smr)
