SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026, Rabu (10/9/2025).
Rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Harry Wijaya, didampingi dua Wakil Ketua lainnya, Muhammad Isnaini dan Mathari. Turut hadir Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, Sekdakot Ikhsan Budiman, serta jajaran kepala SKPD Pemko Banjarmasin.
Dalam rapat tersebut, Muhammad Isnaini menegaskan, pentingnya penyusunan RAPBD yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat serta mendukung keberlanjutan program strategis yang telah berjalan.
“Penyusunan RAPBD 2026 ini harus memperhatikan skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program strategis yang sudah berjalan. Semua itu harus berpihak kepada masyarakat,” tegas Isnaini.
Isnaini juga menyampaikan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera menyusun jadwal pembahasan lebih lanjut terkait RAPBD tersebut.
Politisi Partai Gerindra itu secara khusus menyoroti sektor kesehatan sebagai prioritas utama yang harus diakomodasi dalam RAPBD 2026, terutama peningkatan pelayanan di RSUD Sultan Suriansyah sebagai rumah sakit milik daerah.
“Sektor kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemko harus memastikan RS Sultan Suriansyah mampu memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi warga kurang mampu,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin H. Muhammad Yamin menyampaikan, tema pembangunan kota di 2026 nanti, adalah penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing SDM untuk mendukung ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ia memaparkan, total alokasi APBD 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,1 triliun, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp700 miliar dan rencana belanja daerah sekitar Rp1,7 triliun.
“Kita tentu berharap seluruh alokasi anggaran yang disampaikan ini berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” ujar Yamin.
Selain sektor kesehatan, Yamin juga menekankan, pengelolaan sampah masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah di tahun anggaran 2026. Menurutnya, penguatan visi dan misi kepala daerah dalam isu lingkungan harus didukung dengan pos anggaran yang memadai.
“Penanganan sampah ini juga menjadi prioritas kita ke depan. Sehingga perlu disiapkan pos anggaran yang cukup dalam penanganannya,” jelasnya.
Usai Rapat Paripurna, DPRD bersama eksekutif dijadwalkan akan melanjutkan proses pembahasan RAPBD melalui rapat Badan Anggaran. Targetnya, RAPBD 2026 dapat disahkan tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran 2025. (sna/smr)
