SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin mencatat sudah menertibkan 13.057 pelanggar non yustisi sepanjang 2024. Kasus tersebut menurun dibanding 2023 yang mencatat 14.927 penertiban.
Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzaiyin menyebut, ditertibkan ini kebanyakan Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), kebersihan dan reklame.
“Berbeda dengan pelanggaran yustisi, non yustisi tidak dibawa ke pengadilan. Penanganan terbatas pada penertiban dan pembinaan. Para pelanggar non yustisi hanya kami tertibkan dan bina, tidak sampai ke meja hijau,” tukasnya.
Ia menyatakan, untuk kegiatan penanganan kasus non yustisi pihaknya juga sering melakukan tindakan mulai dari patroli dan pengawasan.
Sementara untuk penindakan yustisi, Satpol PP sudah membawa ratusan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap warga yang melanggar Peraturan Daerah (Perda).
“Setidaknya ada 144 sidang Tipiring terhadap pelanggar selama 2024,” ungkapnya.
Menurutnya, secara rutin dan simultan, Satpol PP Banjarmasin melakukan sidang Tipiring 2 sampai 3 kali dalam sebulan di kantor Satpol PP Banjarmasin.
“Dibanding dari 2023 lalu, angka pelanggaran yustisi tersebut tidaklah jauh berbeda. Cuma beda 1 kasus saja yakni 143 kasus yustisi di 2023,” ujar Muzaiyin.
Menurutnya, paling banyak pelanggaran Perda, yakni masih terkait kebersihan dan persampahan dengan 70 pelanggar tertangkap tangan.
Kemudian, 51 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan. Sisanya pelanggar Perda Ramadan.
“Denda besaran hukuman bagi para pelanggar ditetapkan dalam proses pengadilan yang juga dihadiri baik hakim dari pengadilan dan jaksa dari kejaksaan,” jelasnya.
Para pelanggar Perda ini menjalani sidang Tipiring dengan sanksi denda bervariasi dari Rp100 Ribu hingga Rp2 juta, sesuai vonis yang dijatuhkan hakim.
“Sanksi Rp2 juta dikenakan kepada restoran yang kedapatan beroperasi di siang hari pelayanan makan di tempat ketika bulan puasa,” tukasnya. (shn/smr)
