SEPUTARAN.ID, AMUNTAI – Mematangkan langkah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sekaligus merancang APBD 2027, Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar High Level Meeting (HLM) bersama Bank Kalsel, di Banjarmasin, Minggu (7/6/2026).
Pertemuan strategis itu dibuka langsung oleh Bupati HSU H Sahrujani dan dihadiri jajaran Pemkab HSU, manajemen Bank Kalsel, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Agenda tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Sahrujani menegaskan, APBD merupakan instrumen utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara terukur, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab HSU memaparkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun Rancangan APBD 2027.
Tak hanya mengevaluasi capaian anggaran berjalan, forum juga membahas berbagai strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan kas yang lebih efektif, hingga peningkatan efisiensi belanja agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dari pihak Bank Kalsel, hadir jajaran direksi dan pimpinan divisi terkait. Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin melalui perwakilan manajemen menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi perbankan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri turut memberikan sejumlah masukan terkait penyusunan APBD agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, peserta pertemuan juga membahas langkah-langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal daerah pada tahun mendatang.
Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menjalankan program prioritas pembangunan.
Melalui High Level Meeting tersebut, Pemkab HSU berharap proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan tepat waktu, lebih terarah, dan menghasilkan dokumen anggaran yang berkualitas serta akuntabel.
Dengan perencanaan yang matang, APBD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen keuangan semata, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat HSU. (adv/smr)
