SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banjarmasin 2026, di Hotel Best Western Kindai Banjarmasin, Kamis (20/3/2025).
Bagi Walikota Banjarmasin HM Yamin HR, Musrenbang ini penting untuk mengukur, mengkaji serta menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan tentang perencanaan program kegiatan dan target capaian pembangunan SKPD di 2026 mendatang.
Hal ini, mesti berjalan selaras dengan arah kebijakan RPJMD Banjarmasin yang telah disusun.
“Ini momen penting untuk kita berbagi ide, gagasan dan pemikiran yang kemudian nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun dokumen perencanaan,” tuturnya.
HM Yamin meminta, dalam proses penyusunan dokumen agar memperhatikan skala prioritas yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan persoalan kedaruratan.
“Artinya kita ingin dokumen yang dihasilkan ini bukan sekadar sebuah kertas atau catatan belaka. Namun, betul-betul dibersamai dan mampu mengakomodir kepentingan semua pihak,” ingatnya.
Dia menekankan, sejumlah tantangan dan permasalahan yang terjadi di Banjarmasin harus dijadikan atensi untuk perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk itu, ia mengharapkan, kolaborasi seluruh stakeholder termasuk lapisan masyarakat agar turut terlibat aktif dalam mengawal pembangunan daerah.
“Tentu dengan perhatian lebih terhadap persoalan terkini dan melibatkan berbagai unsur melalui perencanaan terintegrasi, kita semua ingin ini bisa menjawab segala isu yang ada,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Banjarmasih Ahmad Sauqi mengatakan, kegiatan ini mengikuti arah kebijakan terkait peningkatan pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur masyarakat.
“Banyak masukan yang akan dirangkum seperti pendidikan yakni SMA dan SMK di dua wilayah. Misalnya, di Banjarmasin Selatan tidak ada sekolah kejuruan, nanti mudah-mudahan bisa diusulkan di 2026. Kemudian di Banjarmasin Barat tidak ada SMA,” jelasnya.
Kemudian terkait pengelolaan sungai menjadi program prioritas diharapkan ada SKPD tersendiri.
“Tidak mungkin hanya dikelola oleh satu bidang. Ini juga masuk dalam konsep di rancangan perencanaan RPJMD 2026 ada evaluasi kelembagaan terkait mengelola sungai,” tuturnya.
Perwakilan Forum Anak yang hadir di acara itu juga mengharapkan, adanya bantuan dari Pemko dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait permasalahan penanganan pekerja anak-anak di usia dini.
“Harapannya bisa bersekolah tapi putus sekolah menjadi pengangguran. Termasuk program bantuan beasiswa, juga soal penanganan sampah,” tukasnya.(shn/smr)
