SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mulai memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan mencapai batas akhir pada 17 Oktober 2026.
Melalui Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 diharapkan para pelaku usaha agar tidak menunda proses sertifikasi halal.
Dan mulai Oktober 2026 mendatang, seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Banjarmasin, wajib memiliki sertifikasi halal pada produknya.
Hal itu diberlakukan serentak seiring telah dicanangkannya program Wajib Halal Oktober (WHO) oleh Pemerintah Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin Noorsyahdi menuturkan, selama ini Pemerintah Daerah telah gencar mensosialisasikan aturan tersebut, sejak 2017 lalu.
Maka tak heran pada 2024 lalu, Pemko Banjarmasin sempat mendapat penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) dari Kementerian Perindustrian RI. Karena telah berhasil dalam membina dan memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku IKM dan UMKM.
Kategorinya itu, Best Halal Program Support atau Best Municipal Program atas keberhasilan menjalankan program halal untuk pengembangan industri.
“Kita sudah sering sosialisasi sertifikasi halal ini. Rencananya dalam bulan ini akan kembali kami sosialisasikan. Selain itu juga akan membina Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM yang berhubungan kehalalan agar bisa memiliki sertifikasi halal,” ungkapnya, Kamis (4/6/2026).
Selain sosialisasi, Disperdagin Banjarmasin juga menganggarkan secara khusus dalam dua tahun terakhir ini untuk memfasilitasi sertifikasi halal kepada IKM binaanya.
“Pada 2025 lalu saja, ada sebanyak 300 IKM yang dibantu Disperdagin Banjarmasin untuk memiliki sertifikasi halal, baik reguler maupun self declare. Jadi IKM dan UMKM yang memiliki sertifikasi halal Alhamdulillah terus meningkat di Kota Banjarmasin. Selain karena ada beberapa yang kami fasilitasi langsung, sebab tiap tahun itu dianggarkan,” tukasnya. (shn/smr)
