SEPUTARAN.ID, BANJARBARU – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kehutanan Kalsel.
“Khususnya program prioritas yang berkaitan dengan isu strategis urusan kehutanan dan lingkungan hidup,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah di sela acara Forum Perangkat Daerah 2025 dalam rangka perumusan isu strategis urusan kehutanan dan lingkungan hidup, di Ruang Rapat H Maksid, Lantai 3 Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Banjarbaru, Senin (10/2/2025).
Dikatakannya, forum ini membicarakan terkait masalah isu strategis yang nantinya akan dihadapi DLH dan Dinas Kehutanan. Sehingga nantinya lima tahun ke depan bisa memprioritaskan program yang harus diutamakan dan prioritas.
“Kami akan mendukung penuh dan juga di Komisi III kan memang notabenenya adalah berada di Banggar (badan anggaran) ya, kami akan memperjuangkan poin-poin apa saja yang penting nantinya, untuk mendukung program-program di DLH dan Kehutanan,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel dalam sambutan yang dibacakan Plh Sekretaris Daerah (Sekdaprov) HM Syarifuddin mengatakan, forum perangkat daerah ini untuk mendukung penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan rencana strategis (Renstra) 2025 – 2029.
“Tadi disampaikan Kadis LH bahwa isu yang sekarang ini yang sangat perlu kita cermati adalah sampah. Makanya nantinya dalam forum ini bagaimana sampah itu bisa dikelola, punya nilai,” ujar pria yang juga menjabat Kadis Pariwisata Kalsel ini.
Ia menambahkan, ada beberapa isu prioritas di Kalsel yang harus menjadi perhatian semua pihak. Di antaranya, terkait pemberdayaan manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketahanan bencana, dan pelayanan publik.
Kemudian masing-masing isu memiliki tantangan tersendiri yang harus dijawab dengan langkah-langkah strategis demi membangun Kalsel yang lebih maju dan berdaya saing sebagai pintu gerbang IKN.
“Saya harap melalui forum perangkat daerah dapat menterjemahkan visi dan misinya Kepala Daerah dan menghasilkan bahan-bahan yang mendukung dokumen pembangunan daerah,” pinta M Syarifuddin.
Forum Perangkat Daerah 2025 diikuti Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Kepala Pusat Pengendalian LH, Kadis LH kabupaten/kota se Kalsel, Kepala UPT Kementerian Kehutanan Wilayah Kalsel, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Institut Pertanian Bogor (ITB) dan komunitas lingkungan. (adv/smr)
