SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin H Gusti Yasni menggelar reses di Jalan Kelayan A Gang Sejiran RT 06, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Selasa (7/10/2025).
Reses yang digelar secara sederhana itu dihadiri puluhan warga setempat. Dalam kesempatan tersebut, H. Gusti Yasni mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari masalah bantuan sosial, pelayanan kesehatan lansia, pengobatan bagi orang dengan gangguan jiwa, hingga kondisi bangunan sekolah yang memerlukan perbaikan.
Namun sebelum dialog dimulai, suasana dibuat cair. Kader Partai Gerindra ini mengajukan pertanyaan ringan seputar peringatan HUT TNI ke-80 dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Warga yang berhasil menjawab dengan benar diberi hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi.
“Supaya suasananya tidak kaku dan lebih bersemangat, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah,” ujar Gusti Yasni sambil tersenyum.
Dalam dialog, ia menegaskan bahwa seluruh masukan warga akan dicatat sebagai pokok pikiran (pokir) DPRD dan disampaikan kepada instansi terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Kebetulan hari ini kita didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR. Jadi aspirasi masyarakat bisa langsung kita komunikasikan,” jelasnya.
Terkait usulan perbaikan bangunan madrasah, Gusti Yasni menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di bawah Kementerian Agama, namun pihaknya tetap berupaya membantu semampunya.
“Walaupun bukan kewenangan daerah, kami tetap bantu semampu kami,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin anggota dewan, melainkan momen penting untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Inti dari reses adalah mendengar langsung keluhan warga, lalu memperjuangkannya agar bisa terealisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ahmad Jamaludin dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin turut hadir dan memberikan penjelasan terkait masih adanya warga yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data penerima di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelas Ahmad.
Ia juga mengingatkan bahwa agar bisa menerima bantuan seperti PKH, warga harus terdaftar dalam DTKS. Jika belum, diimbau segera melapor ke kelurahan agar data bisa diproses melalui sistem Data Sentral (Data Sent). (sna/smr)
