SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Yusna Irawan dan Jefri Fransyah dilantik sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Banjarmasin, di Kantor Perumda Pasar, Senin (20/4/2026).
Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menuturkan, arah kebijakan ke depan bukan untuk menambah beban, tetapi menciptakan ekosistem pasar yang lebih nyaman, adil dan berdampak langsung.
“Pengawasan tidak boleh sekadar formalitas administrasi. Harus aktif, objektif dan berintegritas. Bahkan harus turun langsung ke pasar untuk melihat kondisi nyata dan mendengar pedagang,” katanya.
Dengan formasi lengkap Perumda Pasar diharapkan bisa menjadikan Visi-Misi Banjarmasin Maju Sejahtera.
Ia mengatakan, pemerintah tidak ingin kebijakan yang diambil justru memberatkan pedagang kecil. “Kami tidak ingin memberatkan, justru pedagang nyaman berdagang, pembeli juga nyaman bertransaksi,” ungkapnya.
Ia menyatakan, kalau dua ini bertemu, ekonomi akan bergerak. “Ingin maju pasarnya dan sejahtera pedagangnya,” imbuhnya.
Diharapkan sinergi Direksi dan Dewas bisa benar terjalin dan harus saling kompak dalam menjalankan Perumda.
Walikota menuturkan, Pasar di Banjarmasin bukan hanya ruang transaksi, tetapi denyut nadi ekonomi rakyat. “Ribuan pedagang menggantungkan hidup di sana, sementara masyarakat menjadikannya sebagai sumber kebutuhan harian,” ujarnya.
Namun realitas di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan klasik, yakni tata kelola yang belum optimal, transparansi yang perlu diperkuat, hingga pelayanan yang belum merata. “Di sinilah peran Dewan Pengawas menjadi sangat menentukan,” jelasnya.
Menjawab tantangan tersebut, Yamin menekankan, Dewas harus menjadi mitra kritis, bukan sekadar pelengkap struktur.
Kemudian berani mengoreksi jika ada kebijakan yang tidak tepat. “Ukurannya jelas yaitu pelayanan meningkat, pedagang tidak terbebani, pendapatan naik dan pengelolaan semakin baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan, integritas adalah fondasi utama, karena lemahnya pengawasan akan langsung dirasakan oleh pedagang kecil.
Sebagai solusi konkret, Pemko mendorong pengawasan berbasis kinerja dengan indikator terukur, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan layanan, serta kewajiban turun lapangan secara rutin untuk menyerap aspirasi pedagang.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan pemerintah, pedagang, dan masyarakat sebagai pembeli.
Baginya, pelantikan ini menjadi titik awal perubahan. Jika pengawasan benar-benar dijalankan secara aktif dan berpihak pada kenyamanan bersama, Perumda Pasar tidak hanya akan menjadi pengelola yang profesional, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan. (shn/smr)