Site icon Seputaran.id

Wapres RI Ma’ruf Amin Optimis Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkembang Pesat di Kalsel

Wapres RI Ma’ruf Amin saat memukul beduk tanda dibukanya Kalsel Halal Nasional Fair di Siring Nol Kilometer Banjarmasin. (foto : istimewa)

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Memiliki karakter masyarakat yang agamis dan religius,  sehingga Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah.

Bahkan Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin sangat optimis ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin pesat dan meningkat di Kalsel.

“Melalui Kalsel National Halal Fair yang digelar ini, semoga literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin  meningkat pesat,” ujarnya dalam sambutannya saat pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDKES) Kalsel dan Pembukaan Kalsel Halal Nasional Fair di Siring Nol Kilometer, Selasa (11/04/2023).

Bagi dia, terbentuknya KDEKS Kalsel mencerminkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yang dimotori Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong eskalasi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

Dia mengatakan, dengan dominasi sebanyak lebih dari 97 persen masyarakat muslim, menjadikan provinsi ini sebagai lokasi strategis pengembangan ekosistem syariah di masa depan.

“Saya yakin Kalsel bisa menjadi simpul utama dalam peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang, utamanya di wilayah Kalimantan,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, ada empat bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah dan bisnis dan kewirausahaan syariah.

“Sehingga diperlukan percepatan sertifikasi halal. Sebab, saya mendapat laporan dari lebih dari 23 ribu produk makanan dan minuman yang tercatat pada Dinas Perindustrian Kalsel, baru sekitar 2.000 produk yang bersertifikat halal. Sertifikat halal ini sudah akan menjadi kewajiban terhitung Oktober 2024 nanti. Untuk itu, saya minta gap produk yang belum tersertifikasi halal agar menjadi perhatian,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Harian Komite KNEKS ini mengarahkan, KDEKS Kalsel bersama pemangku kepentingan terkait untuk dapat mendorong perluasan dan penguatan berbagai aspek lain terkait industri produk halal.

“Seperti industri kesehatan syariah, sentra Industri Kecil dan Menengah Halal, dan pariwisata ramah muslim,” kata dia.

Kedua terkait bidang industri jasa keuangan syariah, Wapres mengungkapkan data Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit dari perbankan syariah 2022 tumbuh 21,11 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sehingga Ma’ruf Amin juga meminta, KDEKS Kalsel untuk terus memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan produk perbankan syariah.  Termasuk, agar pembiayaan pembangunan juga agar memanfaatkan penerbitan Sukuk Daerah dan pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah.

Sementara terkait dana sosial syariah, KDEKS Kalsel diarahkan agar mengoptimalkan pemanfaatan potensi zakat dan wakaf yang dihimpun dari masyarakat.

“Selanjutnya, KDEKS Kalsel dapat mengawal dan mendorong pengelolaan zakat untuk membantu program-program sosial, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil,” imbuhnya.

Selain itu, KDEKS Kalsel dapat memperkuat lembaga keuangan mikro syariah melalui pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) berbasis masjid, pesantren, dan komunitas lainnya.

“Terakhir, terkait bisnis dan kewirausahaan syariah, saya mengapresiasi adanya Program One Pesantren One Product (OPOP),” sebutnya.

Melalui OPOP, kata dia, semangat dan kapasitas untuk berinovasi para santri di pondok pesantren diharapkan kian meningkat dan memberi hasil nyata, sehingga tercipta santri-santri berdaya.

Selain itu, program-program lain yang juga perlu didorong antara lain Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) di kantin-kantin, area wisata, maupun tempat-tempat pusat makanan di Kalsel, pembentukan Halal Export Center sebagai tempat pendampingan UKM Eksportir Produk Halal, serta Rumah Produksi Bersama, guna membantu pengelola kawasan atau sentra industri halal.

Diketahui kepengurusan KDKES Kalsel diisi berbagai latar belakang baik akademisi/pakar, profesional, filantropis dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel.

Di mana KDKES Kalsel ini diketuai Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menjabat sebagai Dewan Pelindung dan Penasihat.

Sementara itu, dalam sambutannya, gubernur yang akrab disapa Pamab Birin itu menyampaikan, Kalsel sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah. Sebab, diyakini ekonomi syariah akan tumbuh dengan cepat.

“Karena mayoritas masyarakat Kalsel beragama Islam. Apalagi di provinsi ini ada 4 perguruan tinggi yang membuka program ekonomi syariah dan 286 pondok pesantren. Perkembangan ekonomi syariah sudah sangat nyata saat ini,” tukasnya. (smr)