SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Banjarmasin tidak segan memberikan sanksi pemecatan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Banjarmasin. apabila terbukti menggunakan Narkoba.
“Namun kita tetap melihat tingkat pelanggaran penggunaan obat-obatannya. Tapi kalau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni tenaga kontrak mohon maaf dilepas walau baru menjabat,” tegas Kepala BKD Diklat Banjarmasin Totok Agus Daryanto.
Ia menyatakan, pemutusan kontrak terhadap PPPK yang terbukti melanggar lebih mudah, karena ikatan kerja dengan pemerintah lebih lemah jika dibandingkan ASN.
Dia pun sepakat jika tes urine dilakukan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk non ASN seperti PPPK. Sebab, sudah seharusnya seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tidak terlibat penggunaan Narkoba. “Ini untuk menghindari pelanggaran berat. Contohnya penggunaan obat-obat terlarang dan Narkoba,” tuturnya.
Totok menyebut, pemeriksaan Narkoba ini sendiri, rutin dilaksanakan di lingkup Pemko Banjarmasin setiap tahunnya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya ada kedapatan menggunakan obat-obatan terlarang itu hingga ditindak tegas.
“Tahun-tahun kemarin ada ditemukan, tentunya langsung ditindak sesuai prosedur bahkan ada sampai pemecatan langsung,” ungkapnya.
Tahun ini pelaksanaan tes urine di lingkup Pemko Banjarmasin jumlahnya lebih rendah. Hanya ada 500 sampel saja yang diperiksa, meski sempat dianggarkan untuk 750 sampel. Hal ini, disebabkan karena adanya efesiensi anggaran hingga pelaksanaan tes urine ini lebih mengutamakan ASN ataupun PPPK yang baru diangkat.
“Kalau tahun sebelumnya ada yang sampai 1000 sampel, tahun ini 500 sampel akan ditingkatkan lagi kedepan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Meski terbatas, pihaknya tetap menerima usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemko Banjarmasin yang ingin melaksanakan tes urine terhadap jajaran. “Misalnya ada ASN atau PPPK yang dicurigai pengguna barang haram tersebut,” tukasnya. (shn/smr)