SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin melayangkan surat rekomendasi penghentian proyek Jembatan atau Dermaga Apung.
Meski sudah menerima surat tersebut, namun Pemko Banjarmasin tidak serta melaksanakan surat rekomendasi tersebut.
Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman meminta, Dinas PUPR Banjarmasin bersama stakeholders lainnya, untuk mempelajari, melihat lagi dan mempertimbangkan dari segala aspek isi dari rekomendasi surat tersebut.
“Apakah bisa dilaksanakan, rekomendasinya itu. Kemudian dilihat lagi dari aspek hukum, keberlangsungan kontrak dan segala macam. Itu harus jadi bahan pertimbangan,” katanya.
Namun, sebut Ikhsan yang harus dipahami surat rekomendasi tersebut bukanlah sebuah perintah yang harus dilaksanakan.
“Jadikan yang melaksanakan proyek inikan pemerintah. Nah DPRD sebagai bagian dari pemerintahan menyampaikan rekomendasi sebagai sebuah fungsi pengawasan,” jelasnya.
Ikhsan juga mengatakan, belum mencermati secara jelas poin-poin atau isi dari surat rekomendasi penghentian proyek jembatan apung tersebut.
“Tapi pastinya diantara poin-poin tersebut ada yang menjelaskan, pembangunan itu dilaksanakan tanpa ada urgensi yang jelas. Sehingga ada juga beberapa pemikiran yang mungkin bisa diperdebatkan lagi termasuk seperti apa keurgensian dari Jembatan Apung tersebut,” tukasnya. (shn/smr)