SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Mengawali 2023, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama DPRD setempat menggelar rapat paripurna, pada Senin (2/1/2023).
Ada tiga agenda dalam paripurna tersebut, yakni perihal tutup masa sidang 2022 dan buka masa sidang 1 2023, lalu persetujuan bersama penetapan Perda tentang Pajak Daerah, kemudian Rapat Paripurna internal pembentukan Pokja Tatib DPRD Banjarmasin.
Melalui rapat paripurna itu, maka pada 2023 ini dipastikan ada kenaikan pajak untuk sejumlah objek pajak di Banjarmasin.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menegaskan, penentuan ketentuan pajak daerah baru tersebut, tujuannya tentu untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Beberapa objek pajak yang akan mengalami penyesuaian sudah didata dan segera dikoordinasikan lebih lanjut melalui instansi terkait.
“Pemberlakuan ini tentu saja melalui beberapa tahap, termasuk diawali sosialisasi dahulu,” ujarnya usai paripurna tersebut.
Menurut dia, keputusan ketentuan pajak tersebut sudah melalui proses yang sesuai dan mengacu kepada Undang-undang pajak yang ada di atasnya.
“Penetapan pajak ini mengambil angka minimum 30 persen dari maksimal 75 persen. Sehingga yang kita lakukan, karena untuk menyesuaikan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Sementara Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya mengungkapkan, ada beberapa item atau objek pajak yang mengalami perubahan nilai yang harus dibayarkan oleh objek pajak.
“Misalnya untuk pajak hiburan malam, mandi uap dan spa, nilai pajaknya ditentukan sekitar 40 persen. Diskotik, Pub dan karaoke keluarga besarannya juga sama,” ujarnya.
Kemudian untuk olahraga ketangkasan biliar dan bowling dikenai pajak sebesar 10 persen. “Juga untuk PJU 10 persen serta ada beberapa pajak lainnya,” ungkapnya.
Harry berharap, ketentuan pajak baru tersebut dapat diterapkan dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. “Tapi tentu saja nanti dapat dilakukan evaluasi, agar bisa disempurnakan lagi,” tukasnya. (sna/smr)