SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Banyak catatan Komisi I DPRD Banjarmasin saat rapat penyampaian LKPJ dengan sejumlah dinas yang menjadi mitra kerja, pada Selasa (5/4/2022).
Diantaranya, program kerja yang belum teranggarkan, kekurangan SDM, hingga ketiadaan anggaran untuk melaksanakan pelatihan.
“BKD belum bisa melaksanakan pelatihan PPPK, tambahan SDM pada bagian hukum agar bisa back up dalam pembentukan juga jucial review pemindahan Ibukota,” ujar Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi.
Selain itu, kata dia, banyak sekali pejabat memasuki purna tugas, sehingga dalam pengelolaan kegiatan menjadi terbatas dan menyebabkan anggaran menjadi Silpa.
Faisal juga mengatakan, saat ini 14 kursi pejabat SKPD di Pemko Banjarmasin yang kosong untuk secepatnya diisi pejabat definitif.
“Ada 14 SKPD yang masih diisi Pj dan Plt. Ini jadi catatan dan secepatnya pos kosong itu diisinya. Apalagi ada yang 2 tahun lebih kosong,” ketusnya.
Saat ini Pemko masih proses lelang jabatan untuk 14 SKPD tersebut. Faisal pun berharap, agar hasilnya segera diumumkan dan kekosongan pejabat di dinas bisa terpenuhi.
“Hal itu dilakukan agar program kedinasan menjadi lancar,” tukasnya. (sna/smr)