SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terbuka dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, di Calamus Ballroom Rattan Inn
Selasa (10/2/2026).
Forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan pembangunan kota yang disusun bersama dengan memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat.
Walikota Banjarmasin HM Yamin HR menuturkan, perencanaan yang berkualitas tidak lahir dari pendekatan satu arah. Namun, pemerintah harus mendengar langsung pengalaman dan kebutuhan warga agar kebijakan yang disusun tidak meleset dari realitas.
“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mendengar. Aspirasi masyarakat harus benar-benar masuk ke dalam RKPD, bukan hanya menjadi catatan, tetapi diwujudkan dalam program yang terasa dampaknya,” ungkapnya.
Yamin mengatakan, Banjarmasin memiliki kekuatan besar pada partisipasi masyarakat dan struktur perencanaan yang sudah berjalan. Namun, persoalan masih muncul ketika sebagian program belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.
“Melalui forum ini, Pemerintah ingin menjembatani hal tersebut dengan menggali langsung isu-isu aktual yang dirasakan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, lingkungan perkotaan, hingga penguatan ekonomi warga,” tuturnya.
Forum Konsultasi Publik juga dipandang sebagai momentum untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan dinamika yang terus berubah. Sebab berbagai peluang terbuka ketika gagasan masyarakat, akademisi dan pemangku kepentingan digabungkan dalam satu arah kebijakan.
Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas persoalan kota menuntut perencanaan yang lebih cermat, terukur dan terintegrasi antar perangkat daerah. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci agar setiap program yang dirancang benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin RKPD hanya menjadi dokumen formal. RKPD 2027 harus mampu menjawab persoalan hari ini sekaligus menyiapkan masa depan kota. Karena itu, meminta seluruh peserta terlibat aktif, menyampaikan persoalan secara jujur dan menawarkan solusi yang realistis,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah berharap forum ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi fondasi perubahan cara merencanakan pembangunan lebih partisipatif, solutif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Banjarmasin Ahmad Syauqi menuturkan, salah satu rencana kerja arah kebijakan utama sesuai arahan walikota adalah penguatan program normalisasi sungai sebagai bagian dari pengendalian banjir dan penanganan sampah.
Tak hanya itu, normalisasi sungai juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata kota. Mengingat, Banjarmasin tidak memiliki lahan luas maupun sumber daya alam baru yang bisa diandalkan. “Jadi, kita mengoptimalkan sumber daya sungai yang sudah ada, baik untuk pengendalian banjir maupun sebagai potensi wisata ke depan,” sebutnya.
Permasalahan sampah perlu diselesaikan dari sumbernya yakni rumah tangga dan diluar itu seperti Restoran, Cafe dan Hotel serta program MBG juga banyak perlu dengan kerjasama petugas sampah dan Perumda PALD untuk penanganannya. “Pengoptimalannya ada TPS3R bisa diolah sampah tersebut,” ungkapnya.
Kemudian Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam penyusunan RKPD 2027 yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banjarmasin. (shn/smr)