SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Banjarmasin menjadi daerah dengan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tertinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel) sepanjang 2025. Penerimaan opsen PKB dan BBNKB di Banjarmasin capai Rp147 miliar atau 99 persen dari target Rp150 miliar.
“Selain bersumber dari PKB dan BBNKB, penerimaan tersebut termasuk denda administrasi,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo.
Ia melanjutkan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi Pemerintah Kota (Pemko) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan kepolisian.
Selain itu, sinergi juga ada dengan Jasa Raharja melalui skema perjanjian kerja sama (PKS). “Dari target Rp150 miliar, realisasi opsen pajak mencapai 99 persen yang terdiri dari PKB dan BBNKB, termasuk denda,” ungkapnya, Jumat (23/1/2026).
Ia menerangkan, dalam PKS tersebut terdapat mekanisme oversharing dana untuk mendukung berbagai program strategis. Khususnya mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sesuai perjanjian kerja sama, ada dana oversharing untuk menunjang program PKB dan BBNKB. “Jadi antara pemerintah kota dan provinsi terdapat beberapa bentuk kolaborasi,” tuturnya.
Bentuk perjanjian kerja sama tersebut antara lain gerakan bersama pendataan wajib pajak dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, ada pula pelaksanaan razia terpadu serta pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di Samsat Banjarmasin I dan Samsat Banjarmasin II.
“Jadi mulai dari pendataan, sosialisasi, razia bersama, hingga pembenahan dan peningkatan sarana prasarana layanan Samsat,” jelasnya.
Edy Wibowo menyebut, BPKPAD Banjarmasin juga mengalokasikan sekitar 5 persen dari total penerimaan opsen pajak sebagai cost sharing. Dengan bekerja sama lintas instansi. “Sekitar 5 persen untuk cost sharing dalam kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, kepolisian dan Jasa Raharja,” ungkapnya.
Dana tersebut fokus untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui pengadaan sarana pendukung layanan. “Di antaranya untuk pengadaan dua unit mobil Samsat keliling serta komputer guna mendukung pelayanan yang lebih optimal. Dan mungkin ke depan kalau memang perlu ditingkatkan lagi, bakal disesuaikan dengan kebutuhan,” tukasnya. (shn/smr)