SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Bagi masyarakat Banjarmasin yang pesan makanan via online, akan dikenakan pajak 10 persen.
Pasalnya saat ini DPRD bersama Pemko Banjarmasin tengah menggodok Raperda tentang Pajak Daerah, yang mana salah satu itemnya mengatur soal pajak makanan via online.
Menurut Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah Bambang Yanto Permono, untuk sementara pesan makanan lewat online dikenakan pajak 10 persen.
“Penarikannya akan bekerjasama dengan Bank Kalsel, karena setiap transaksi kan via online,” jelasnya.
Selain itu, ada beberapa item usaha yang dipungut dan akan mengalami kenaikan, yakni pajak hiburan, diskotik, tontonan dan restoran hingga UMKM.
“Untuk UMKM yang berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah tiap bulan tidak akan dikenakan pajak. Jika lebih akan ditarik pajak,” sebutnya, usai pembahasan Raperda tersebut di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin, Senin (31/10/2022).
Sementara untuk pajak diskotik, karaoke dan tontonan bakal ada kenaikan pajak dari 20 persen menjadi 40-50 persen.
Selanjutnya, restoran masih disamankan 10 persen. Hanya saja, pengenaannya yang jelas all in atau tetap per item, jika restoran yang menjadi fasilitas hotel.
“Akan tetapi besaran pajak tersebut belum final dan masih diperdebatkan. Karena ada perbedaan pandangan,” ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalsel ini.
Bambang menyatakan, pengaturan pajak daerah ini menyesuaikan dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mana dari sembilan item pajak dikurangi menjadi lima item.
Disinggung soal kenaikan pajak justru bakal mengurangi pengunjung ke tempat hiburan? Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin ini malah beranggapan tempat hiburan seperti diskotik dan karaoke banyak dinikmati orang beduit atau bukan dari kalangan ekonomi lemah.
“Tapi hal ini masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” tukasnya. (smr)