SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Penyerahan pernyataan modal Pemko Banjarmasin sebesar Rp 26 miliar lebih, kepada Bank Kalsel diskenariokan dilakukan selama tiga tahun.
Tambahan modal Pemko Banjarmasin tersebut rencananya dikucurkan secara bertahap.
Yakni pada Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 8 miliar, lalu di APBD Murni 2023 sebanyak Rp 8 miliar, kemudian APBD murni 2024 senilai Rp 10 miliar lebih.
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah mengatakan, penyertaan modal Pemko Banjarmasin hingga saat ini sekitar Rp 143 miliar, dengan deviden 12 persen untuk Pemko Banjarmasin.
“Nah deviden inilah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin,” ujar Politisi PKS ini usai rapat pembahasan Raperda Penyertaan Modal Pemko Banjarmasin untuk Bank Kalsel, Senin (29/8/2022).
Besaran deviden yang diserahkan Bank Kalsel tersebut tergantung dari fluktuasi atau sesuai laba yang didapat tiap tahun.
Namun, Awan menyebut, penyertaan modal tersebut masih menunggu kajian investasi terhadap Bank Kalsel dari tim independen.
“Kalau penyertaan modal sendiri, sebagai bentuk dukungan agar Bank Kalsel memenuhi persyaratan sebagai Bank Umum dengan modal minimal Rp 3 triliun di akhir 2024,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, penyertaan modal tersebut bukan diartikan Bank Kalsel kekurangan modal. Melainkan untuk menyesuaikan regulasi yang mewajibkan modal inti minimum Rp 3 triliun di akhir 2024.
“Saat ini kita tinggal kekurangan Rp1,3 triliun, dan diupayakan dengan berbagai skenario. Salah satunya dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah di Kalsel sebagai pemegang saham,” ujarnya usai mengikuti rapat pembahasan Raperda tersebut.
Menurut dia, sesuai dengan yang disepakati Pemko Banjarmasin akan menambah penyertaan modal sebesar Rp 26,8 miliar.
Dengan penyertaan modal itu, Bank Kalsel tetap akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Fokus kami Bank Kalsel tetap melayani masyarakat dan nasabah,” tukasnya. (adv/smr)