SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”.
Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Kalsel selaku ketua TPID serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Sekdaprov Kalsel , Walikota dan Bupati se-Kalimantan atau yang mewakili, serta stakeholder terkait.
Dalam laporannya, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD, menekankan pentingnya evaluasi kembali peran dan tugas anggota TP2DD guna memperkuat efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Penyusunan dan penyesuaian SK TP2DD tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten terus dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola. Selain itu, Roadmap TP2DD 2025-2029 tengah disusun agar sejalan dengan kebijakan nasional, memastikan kesinambungan transformasi digital di daerah.
Sejumlah prestasi membanggakan juga diraih dalam Championship TP2DD 2024, di mana Kalsel berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi, serta Rookie of The Year. Banjarmasin juga turut menorehkan prestasi sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota.
Dalam hal pengendalian inflasi, TPID Kalsel berhasil menjaga tingkat inflasi tahun 2024 di angka 1,95% (yoy), tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional.
Pada Februari 2025, provinsi ini mencatat deflasi sebesar 0,39% (mtm), lebih baik dibanding deflasi nasional sebesar 0,48% (mtm). Prestasi ini semakin diperkuat dengan perolehan penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dan TPID Terbaik Tingkat Kota Wilayah Kalimantan yang diraih Banjarmasin.
Atas pencapaian ini, Syarifuddin memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi daerah yang lebih baik.
Ia berharap penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi guna mencapai target pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel Fadjar Majardi, selaku Wakil Ketua TPDI dan TP2DD menekankan pentingnya akselerasi ekonomi digital dan pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya perluasan implementasi QRIS terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, bersamaan dengan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi keuangan daerah.
“Literasi keuangan digital juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital,” katanya.
Dalam aspek pengendalian inflasi Fadjar menyampaikan, strategi yang diambil berfokus pada mitigasi volatilitas harga pangan strategis, seperti beras, daging ayam, telur, cabai, dan minyak goreng. Kemudian kerjasama antar daerah terus diperluas guna, menjamin kelancaran pasokan komoditas pangan, sementara program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Kalsel H Muhidin,selaku Ketua TPID dan TP2DD menegaskan, pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Ia menginstruksikan, agar penyusunan Roadmap TP2DD 2025-2029 segera diselesaikan secara komprehensif. Bahkan seluruh kepala daerah juga diimbau untuk aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah.
Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menekankan pentingnya mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi IoT.
Budidaya apung untuk padi dan cabai menjadi salah satu solusi yang didorong untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan, sementara pemanfaatan pupuk batubara juga menjadi bagian dari strategi efisiensi pertanian.
Selain itu, kerja sama antar daerah terus diperluas dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan bahan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Penguatan BUMD Pangan sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan menjadi langkah penting dalam mengendalikan harga, yang akan didukung dengan optimalisasi peran Jukung Pangandalam rantai distribusi di sisi hilir.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir, yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat.
Di samping itu, untuk menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), langkah-langkah pengendalian harga akan diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi, mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye belanja bijak.
Sebagai penutup, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalsel dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (rilis/smr)