SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Opini WTP tersebut disambut penuh rasa syukur Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Betapa tidak, WTP tersebut menjadikan Pemprov Kalsel menerima 10 kali berturut-turut predikat WTP sejak 2013 silam.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu secara langsung menerima penghargaan tersebut di momen rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2022 di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (16/05/2023).
“Saya atas nama pribadi dan Pemprov Kalsel mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI. Alhamdulillah, harapan meraih WTP ternyata sesuai dengan kenyataan. Hari ini, kita kembali meraih WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut, rapat paripurna hari ini membawa kebahagiaan bagi semua,ini tentunya kerjasama kita semua,” tuturnya.
Menurutnya, ada tiga komponen kekuatan apabila disinergikan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan.
Pertama pemerintahan yang akuntabel, pengusaha yang mau berbagi, dan alim ulama atau tokoh agama.
“Pemerintahan yang bagaimana pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang terkendali dan terukur,” sebutnya.
Ia menyatakan, capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel, agar terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah di tiap-tiap SKPD.
Paman Birin juga berkomitmen untuk menjadikan catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, segera ditindaklanjuti.
“Kami ingin, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, lebih tertib, lebih transparan dan akuntabel. karena kami yakin, pengelolaan keuangan daerah yang baik, akan lebih bermanfaat untuk rakyat,” katanya.
Sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengapresiasi, keberhasilan Pemprov Kalsel mendapatkan penghargaan atas WTP 10 kali berturut-turut tersebut.
“Ini merupakan peran semua pihak yang membangun Kalsel baik dalam meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) baik eksekutif dan legislatif. Kesuksesan ini tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak, hingga predikat WTP ini kembali diterima 10 kali berturut turut,” ucapnya.
Ia menjelaskan, diraihnya WTP didasarkan tiga kriteria. Yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Sekali lagi, Supian HK menyebut, opini WTP ini merupakan wujud sinergitas, kolaborasi dan kerjasama semua pihak.
“Ini merupakan kolaborasi semua kompunen, termasuk peran DPRD. Meski ada beberapa catatan, tapi ini tidak mempengaruhi laporan keuangan Pemprov Kalsel,” pungkasnya. (smr)