SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin telah menarik gugatan pemindahan ibukota di Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menarik gugatan, bukan berarti mundur dari perjuangan untuk mempertahankan ibukota Kalimantan Selatan (Kalsel) agar tetap di Banjarmasin.
Sebab, kata Kabag Hukum Setdaprov Banjarmasin Jefri Fransyah, yang didalilkan dalam permohonan judicial review oleh Pemerintahan Kota (Pemko) Banjarmasin, kurang lebih sama dengan yang didalilkan Forkot dan Kadin, yang juga melayangkan gugatan ke MK.
“Pemko telah mengkaji, bahwa baik Pemko dan DPRD yang merupakan pemerintahan daerah dan Forkot serta Kadin sama-sama memiliki legal standing yang kuat dalam mengajukan permohonan judicial review,” jelasnya.
Maka, ujarnya, jika permohonan judicial review oleh Forkot dan Kadin dimenangkan, maka logikanya begitu juga dengan permohonan yang diajukan oleh Pemko Banjarmasin.
Sisi lain, Jefri menyatakan, ditariknya gugatan judicial review, merupakan langkah taktis yang dilakukan oleh Pemko dalam upaya mempertahankan ibukota, yaitu melalui mekanisme Permendagri 30/2012.
“Sehingga jika ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, maka masih ada jalan yang masih bisa ditempuh dalam rangka mempertahankan Banjarmasin sebagai ibukota,” ujarnya.
Sekali lagi, dia menegaskan, Pemko tidak mundur dari upaya mempertahankan ibukota, tapi hanya berganti jalur perjuangan.
“Harapan hasil yang sama mempertahankan Banjarmasin sebagai ibukota Kalsel, namun dengan cara perjuagan yang berbeda,” tukasnya. (smr)