SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Status Darurat Sampah di Banjarmasin belum berakhir, namun Pemko Banjarmasin sudah berhasil melakukan pengurangan sampah hingga 20 persen. Hal tersebut dilakukan dengan upaya pemilahan dan pengolahan sampah yang saat ini tengah dilakukan.
Dari total 600 ton sampah perhari di Banjarmasin, Pemko sudah mampu menekan sebanyak 20 persen yang hanya berkisar 480 ton perharinya. Bahkan hingga 400 hingga 300 ton perharinya.
“Jadi kalau tren turun itu ada sekitar 20 persen secara kumulatif yang dibawa Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin Alive Yoesfah Love, saat ditemui awak media di kantornya, Senin (5/5/2025).
Dari total 480 ton sampah, residu dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula dan sisanya akan diolah menjadi kompos dan juga sampah yang masih bisa di daur ulang di serahkan ke Bank Sampah.
“Sehingga adanya peurangan oleh diolah menjadi kompos dan masih bisa didaur ulang. Jadi sangat berterima kasih dan mengapresiasi terhadap ini, kita akan terus melakukan pengurangan dan pemilahan,” ucapnya.
Mudah-mudahan, kata dia, bisa mencapai 70 persen penanganan dan 30 persen residu yang dikirim ke TPA Banjarbakula. “Ini yang diharapkan,” imbuhnya.
Dikatakannya, pemilahan dan diolah menjadi kompos ada di dua tempat yakni Rumah Kompos TPAS Basirih dan Sungai Andai. “Kompos diolah menjadi pupuk organik, mudah-mudahan nantinya akumulatif hasil pengomposan akan terus bertambah tiap harinya dan ke depan guna mempercepat pengomposan diperlukan teknologi lebih. Jangan sampai menumpuk komposnya di Rumah Kompos,” jelasnya.
Untuk sementara ini, kata dia, kompos tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarmasin melakukan penanaman maupun urban farming atau pertanian perkotaan atau praktik bercocok tanam dan beternak di lingkungan perkotaan, memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan, atap bangunan dan lahan kosong lainnya.
“Mudah-mudahan ke depan dari bank sampah bisa memanfaatkan, tidak mungkin untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Makanya mengharapkan ada teknologi lagi untuk pengembangan, soalnya di Banjarbarun ada Opteker yang pemanfaatan pupuk sudah kering. Diharapkan bisa bekerja sama,” harapnya.
Menurut dia, kalau menjadikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dirubah bentuk jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sementara DLH belum bisa. “Maka bila mengarah ke sana bentuk perlu diubah ke BLUD,” jelasnya.
Oleh karena itu, bila masyarakat mau meminta pupuk itu bisa saja, selama ini juga telah dilakukan pembagian secara gratis. “Tempatnya itu di Rumah Kompos untuk pemberiannya,” tukasnya. (shn/smr)