SEPUTARAN.ID, BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor menyerahkan dokumen hasil kajian pengamanan lingkungan kepada sejumlah bupati walikota.
Kegiatan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (13/1/2022).
Kajian tersebut merupakan kolaborasi antara KemenLHK dan Pemprov Kalsel, berisi strategi pengelolaan DAS Barito guna mereduksi banjir.
Selain penyerahan hasil kajian, gubernur bersama enam kepala daerah kabupaten/kota di Kalsel juga menandatangani Nota Kesepakatan Upaya Percepatan Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Banjir Kalsel awal 2021
Dengan adanya MoU, maka kepala daerah berkomitmen mengimplementasikan hasil kajian dalam kebijakan pembangunan.
Kepala Daerah yang menandatangani MoU, antara lain Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Banjar, Plt Bupati Hulu Sungai Utara, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Balangan, serta Bupati Tanah Laut.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memaparkan, sejumlah program yang sedang dan terus dilakukan untuk mereduksi banjir.
“Kalsel terus berupaya melakukan berbagai kampanye kepada masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui program Desa Sasangga Banua dan program Sungai Martapura Bungas, yang salah satu tujuannya untuk mereduksi banjir,” jelas dia.
Di sisi lain, ujar Paman Birin, Provinsi Kalsel juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat pada skala tapak dalam mitigasi bencana.
“Misalnya, program Kampung Siaga Bencana, Taruna Tanggap Bencana oleh Kemensos, Program Kampung Iklim oleh KLHK. Juga melalui Sekretariat Forum DAS Barito, dengan prinsip one river one management,” ungkapnya.
Secara khusus Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas perhatian nyata membantu penanganan bencana alam di Kalsel.
“Seperti penyerahan dokumen hasil kajian pengamanan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu perhatian Presiden melalui Kementerian LHK untuk membantu penanganan bencana alam di Kalsel ,” ucapnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugadirman, memaparkan Rencana Aksi Pengamanan DAS Barito, telah melewati serangkaian kajian bersama tim universitas dan instansi terkait.
“Berdasarkan arahan Presiden, kami melakukan kajian komprehensif bagaimana penanganan pasca banjir, sehingga ada solusi permanen secara terstruktur dan sistematis, agar bencana banjir ini bisa kita minimalisir,” jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya MoU dari Gubernur ke bupati walikota, hasil kajian ini bisa dimasukkan ke dalam regulasi pemerintah daerah.
“Beberapa rekomendasi aksi untuk upaya reduksi banjir. Salah satunya bangunan fisik, seperti pembangunan bendungan,” tukasnya.(smr)