SEPUTARAN.ID, BANJARBARU – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 digelar di aula DR KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, Kalsel, Selasa (7/4/2026).
Gubernur Kalsel H Muhidin melakukan diskusi dengan Bupati/Walikota se-Kalsel untuk membahas berbagai permasalahan di daerah. Gubernur pun berusaha mengakomodir segala usulan dan aspirasi yang disampaikan untuk dilakukan tindakan penyelesaian bersama.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Syahrujani mengawali topik diskusi dengan penyampaian keluhan soal banjir kiriman dari Kabupaten Balangan. Disusul permintaan Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin terkait keterbatasan lahan tempat pembuangan dan pemrosesan akhir (TPA) sampah di Banjarmasin.
Sedangkan Bupati Batola H Bahrul Ilmi, meminta solusi kepada Gubernur Kalsel atas masalah yang dihadapi yakni perlunya peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang menghubungkan daerah setempat ke Margasari Kabupaten Tapin.
Menanggapi hal itu, Gubernur H Muhidin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memang memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Kabupaten Balangan, sebagai solusi penanganan banjir.
Sodetan ini direncanakan untuk mengatasi luapan air dengan mengalirkan debit banjir, salah satunya direncanakan menuju Sungai Barito dan proyek ini melibatkan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Adapun masalah penanganan sampah di Banjarmasin, disarankan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batola dan Banjar. Pemko Banjarmasin bisa meminta lahan ke Pemkab Batola dan Banjar dengan sistem kerja sama yang sama-sama menguntungkan.
Berikutnya, berkenaan permintaan pelebaran jalan di Batola, disarankan untuk membuat proposal dan menyampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. “Kita akan bantu,” imbuh Muhidin.
Permintaan serupa disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal, untuk beberapa ruas jalan di wilayahnya, disusul keluhan Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani terkait kelangsungan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong dan kondisi jalan menuju kawasan IKN- Kalimantan Timur.
Melihat usulan dan keluhan bupati walikota relatif sama, Gubernur H Muhidin meminta terlebih dulu menyampaikan proposal, karena sudah dilakukan musrenbang di kabupaten masing-masing. “Soal anggaran terbatas, tetap akan dipertimbangkan. Namun Pemerintah kabupaten/kota ujarnya harus bergerak lebih dulu, tidak semata-mata mengandalkan bantuan Pemerintah Provinsi atau pusat,” tukasnya. (adpim/smr)