SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menguatkan arah kebijakan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banjarmasin 2025-2029, di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (29/4/2025).
Dalam sambutannya, Walikota Banjarmasin H M Yamin HR mengingatkan, hasil rumusan akhir dari penyusunan rencana strategis dan target program yang dicanangkan selama lima tahun ke depan atau dalam RPJMD ini, harus berbasis pada kebutuhan masyarakat.
“Di samping mengakomodir visi dan misi Banjarmasin Maju dan Sejahtera (Bamara). Jadi diminta hasil rumusan dari Musrenbang kita ini, harus tetap mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi agar selaras berkesinambungan antara Kota, Provinsi dan Pusat. Sehingga apa yang ingin dicapai, bisa kita targetkan dengan sebaik baiknya,” tuturnya.
Menurut Yamin, hadirnya berbagai elemen, baik dari unsur Forkopimda, Instansi vertikal, BUMN,BUMD, SKPD, akademisi, pengusaha, keterwakilan lembaga organisasi disabilitas, perempuan dan anak hingga pemuda di Banjarmasin, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mematangkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan berkelanjutan.
“Kita tahu bahwa pembangunan di Banjarmasin ini sebetulnya sudah cukup bagus. Namun akan terus meningkatkan apa yang masih kurang baik itu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan lainnya,” katanya.
Ditegaskannya, tujuan utamanya adalah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Sehingga, diminta gar semua stakeholder dapat saling bahu membahu memberikan masukan dan aspirasi terhadap pembenahan tata kelola pembangunan kota.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri mengatakan, arah kebijakan RPJMD yang telah dituangkan dan dikaji bersama DPRD ini dapat menjadi atensi khusus bagi Pemko Banjarmasin. “Masukan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah ini penting kami sampaikan untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.
Dia pun berharap Pemko Banjarmasin bisa memberikan perhatian terhadap apa yang masih belum optimal, terutama soal isu lingkungan dan kesejahteraan warga.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Ariadi Noor menjelaskan, rumusan dokumen RPJMD Banjarmasin 2025-2029 yang disepakati nantinya harus selaras dengan perencanaan RPJPD dan RPJMD Provinsi.
“Artinya sesuai arahan gubernur, poinnya kita ingin menjaga keselarasan dengan RPJPD yang telah selesai disusun. Kemudian sesuai RPJMD provinsi yakni Kalsel Bekerja menuju gerbang logistik Kalimantan, ini bisa kita turunkan ke Pemko Banjarmasin,” ucapnya.
Selain itu, revitalisasi pembangunan di kawasan Banjarbakula dengan Banjarmasin sebagai salah satu daerah penyangga, jangan sampai luput dari perhatian.
Sebab, Kota Banjarmasin secara substansi merupakan bagian dari Banjarbakula, maka dari itu konsep Banjarbakula ini harus betul-betul dikolaborasikan. “Makanya kita dorong Pemko Banjarmasin untuk program mana yang perlu kita kolaborasi supaya nanti Banjarmasin sebagai salah satu andalan Banjarbakula sebagai daerah dengan jasa perdagangan dan pariwisata unggulannya yang bisa dikembangkan,” tukasnya. (shn/smr)