SEPUTARAN.ID, RANTAU – Ancaman banjir dan longsor kembali menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas masyarakat. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin memastikan kesiapsiagaan penuh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada periode musim penghujan ini.
BPBD menegaskan komitmen untuk terus menurunkan risiko bencana secara intensif. Bahkan seluruh langkah antisipasi digerakkan secara terstruktur berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tapin 2023–2028, yang telah memetakan kecamatan-kecamatan rawan banjir dan tanah longsor.
Sejumlah strategi kini digencarkan di lapangan. Salah satunya, Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) untuk tiga jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP, guna menanamkan budaya aman, pemahaman risiko, hingga prosedur evakuasi bagi pelajar dan tenaga pendidik.
Tak hanya sekolah, BPBD juga menyasar tiga desa dan kelurahan sebagai lokasi sosialisasi kesiapsiagaan komprehensif kepada masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan percepatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah yang tercatat memiliki kerawanan tinggi dalam KRB.
Dalam mitigasi banjir, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan instansi terkait melaksanakan aksi massal “Balarut di Banyu Sungai Tapin”, berupa pembersihan badan sungai dari sampah dan sedimentasi yang berpotensi menghambat aliran air.
Selain itu, BPBD Tapin turut memasifkan edukasi publik melalui pemasangan spanduk, imbauan, dan media luar ruang di titik-titik rawan untuk menjaga kewaspadaan masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Tapin, H. Muhammad Nor, menegaskan, pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar program rutin, mengingat kondisi geografis serta riwayat kejadian bencana di Kabupaten Tapin. (adv/smr)