SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel 2025 yang seharusnya menjadi ruang demokrasi pemuda, justru berubah menjadi tontonan memalukan.
Bukan saja cacat prosedur, Musda ini telah dipaksa berjalan dengan cara-cara kotor yang meruntuhkan marwah organisasi.
Tiga pelanggaran paling nyata yang menjadikan hasil Musda ini tidak sah, yakni tidak ada penyerahan palu sidang saat pergantian pimpinan sidang.
“Palu sidang adalah simbol sahnya pengambilan keputusan. Mengabaikan penyerahan palu sama saja menghapus legalitas forum,” ujar Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel, Abdi Aswadi di Banjarmasin, Sabtu (13/9/2025).
“Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan kesengajaan untuk membajak jalannya Musda,” tambahnya mewakili unsur OKP.
Abdi menambahkan, forum dipaksakan tanpa kuorum.Musda tetap diputar meski syarat kuorum tidak terpenuhi, padahal ini merupakan syarat mutlak.
“Keputusan yang lahir dari forum ilegal ini jelas batal demi hukum organisasi. Ini adalah bentuk arogansi politik yang merampas hak suara mayoritas,” ujarnya.
Selain itu, tidak ada dibuka pencalonan ketua, bahkan menutup pintu pencalonan berarti membunuh demokrasi.
“Cara ini terang-terangan menyingkirkan kader-kader terbaik demi melanggengkan kepentingan segelintir pihak,” tegas Abdi Aswadi.
Dengan sederet pelanggaran ini, Musda KNPI Kalsel 2025 bukan lagi forum demokrasi, melainkan rekayasa murahan.
“Kepemimpinan yang lahir dari proses seperti ini tidak memiliki legitimasi, dan hanya akan menjadi noda hitam dalam sejarah KNPI,” tambahnya, didampingi Ketua GMNI Kalsel, Feri Setiadi.
“Kami tegaskan Musda ini cacat secara prosedural, cacat secara moral, dan pengkhianatan terhadap marwah organisasi,” tegas Abdi Aswadi.
Untuk itu, DPP KNPI wajib turun tangan, membatalkan hasil Musda, dan mengembalikan proses pada rel demokrasi yang benar.
Sebelumnya, Sekjen DPP KNPI, Almazo Bonara menyebut jika pelaksanaan Musda KNPI Kalsel sudah sesuai dengan AD/ART.
“KNPI Kalsel sudah melaksanakan konsolidasi yang berdasarkan amanat dari dewan pusat,” kata Almazo kepada wartawan. (putza/smr)