Site icon Seputaran.id

MCP KPK Pemko Banjarmasin Sangat Bagus 

Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina saat foto bersama dengan penerima penghargaan saat peringatan Hakordia. (foto : shn/seputaran)

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pada 2023 ini, Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) Banjarmasin capai 92,93 persen.

Nilai yang sudah sangat bagus tersebut diminta harus dijaga, dirawat dan dipertahankan.

“Apalagi sudah tiga tahun berturut-turut Pemko Banjarmasin berhasil mempertahankan pencapaian tersebut,” sebut Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Hotel Rattan Inn, Senin (11/12/2023).

Ibnu Sina, mengatakan untuk mewujudkan Banjarmasin Baiman (Barasih wan nyaman) dan bebas dari korupsi, tentunya berbagai target dan capaian di MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa diimplementasikan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemko Banjarmasin.

“Hal ini harus didukung semua pihak,” ujarnya.

Untuk itu, Pemko Banjarmasin memberikan apresiasi atau piagam penghargaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kategori kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tercepat, terbanyak (wajib lapor) dan pendukung pencapaian target MCK KPK.

“Terima kasih semuanya, mari bersama-sama kita perkuat MPC kita karena di pantau se-Indonesia dan KPK terus mengawasi. Sebab, MCK adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah,” ucapnya.

Dikatakannya, ada enam SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin masuk program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ini harus kita perkuat, sehingga pada akhirnya semua Dinas WBK dan WBBM. Kemudian memperoleh maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat yang hanya 3 daerah dapat di Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni Banjarmasin, Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan (HSS),” terangnya.

Di sisi lain, berbagai program seperti hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) dan pelayanan online menjadi salah satu langkah pencegahan korupsi.

“Tentunya pembayaran secara online itu mengurangi tingkat kebocoran, pungli dan lainnya,” tukasnya. (shn/smr)