SEPUTARAN.ID, YOGYAKARTA – Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SDGI) di 2022 lalu, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sempat turun drastis, namun data terbaru saat ini kembali naik 0,1 persen.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menindaklanjuti hal tersebut, yang mana rombongan dewan “Rumah Banjar” bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kalsel segera melakukan berbagai langkah, agar angka tersebut tidak semakin meningkat.
Di antaranya dengan menggali informasi program unggulan di provinsi lain dengan prevalensi stunting lebih rendah ke DP3AKB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, (28/6/2024).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi mengatakan, saat ini di Kalsel butuh lebih banyak lagi program-program yang fokus pada pencegahan sebelum stunting itu sendiri terjadi.
“Selama ini di Kalsel kita agak terlalu fokus pada hilirnya, hilirnya misalnya pemberian makanan tambahan, dan sebagainya, tapi di hulunya barangkali agak kurang kenceng penanganannya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2 DIY Soleh Anwari mengatakan, yang dilakukan DIY dalam penanganan stunting diantaranya adalah dengan meningkatkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
“Kita inventarisasi masing-masing OPD melakukan apa-apa saja. Misal dari BKKBN DIY melakukan promosi dan KIE bersama DPR RI, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY kampanye Gemarikan, Dinkes melaksanakan pembinaan Germas dan Posyandu, lalu DP3AP2 sosialisasi program KB dan dapur sehat, dan sebagainya,” jelasnya.
Kemudian terkait anggaran terus diusahakan, bahkan Wakil Ketua DPRD memberikan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) ke luar negerinya untuk kegiatan dari penurunan angka stunting ini.
Hanya saja terkait program pencegahan stunting di DIY menurut Soleh, masih belum maksimal, salah satu contohnya program pembagian tablet tambah darah kepada anak-anak sekolah tingkat SMP dan SMA, sebagai suatu upaya mencegah stunting, ternyata tidak dikonsumsi sesuai arahan.
Soleh juga menambahkan, pergerakan penanganan stunting ini tak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Provinsi DIY juga rutin melalukan pertemuan, Rakor, hingga monitoring untuk mengoptimalkan penanganan stunting.
Wakil Ketua Komisi IV Provinsi DPRD Kalsel Gina Mariati mengapresiasi program-program serta sinergitas yang dilakukan keseluruhan perangkat daerah di DIY dalam upaya penurunan angka stunting.
“Luar biasa sekali program disini, di DIY ini mereka didukung pemerintah dan DPRDnya, disini DPRD melalui pokirnya untuk bisa juga memberikan kegiatan untuk penurunan stunting,” ujar Gina. (putza/smr)