SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya,di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Jumat (1/8/2025) siang.
RDP ini menjadi bagian dari upaya pengawalan dan pematangan program kerja tahun anggaran 2026 agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel. Masing-masing OPD memaparkan rencana program, kegiatan strategis, serta estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, menyatakan pihaknya telah mencatat berbagai catatan penting dari pemaparan OPD. “Sudah disampaikan semuanya, ada plus minusnya, ada yang kekurangan (anggaran) perlu tambahan, dan semuanya sudah kita catat. Nantinya akan kita sampaikan dan dibahas di Badan Anggaran,” jelasnya.
Komisi I DPRD Kalsel menekankan pentingnya menyusun anggaran yang tidak hanya sekadar administratif, tetapi berdampak langsung pada pelayanan publik. DPRD sebagai wakil rakyat berkomitmen mengawal alokasi anggaran agar berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Komisi I adalah terkait penyelesaian tenaga honorer di lingkup Pemprov Kalsel, “Ada yang menarik dari BKD tadi, mereka menyampaikan terkait tenaga honorer dan PPPK. Ini Komisi I sangat mendukung agar alokasi anggaran untuk tenaga honorer dan PPPK ini dimaksimalkan, agar mereka bisa segera berkontribusi lebih untuk banua,” ujar Ilham.
Langkah Komisi I ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Kalsel tidak tinggal diam, melainkan terus bekerja memastikan anggaran yang dibahas dan disahkan memiliki keberpihakan dan nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat Kalsel. (putza/smr)