SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kinerja Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Banjarmasin dievakuasi Komisi III DPRD, pada rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPRD Banjarmasin, Selasa (8/3/2022).
“Ada catatan yang diberikan kepada Dinas Perkim, salah satunya terjadi Silpa Rp14 miliar di 2021,” ujar Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin M Isnaini.
Ia pun berharap di 2022 ini, anggaran yang dikelola Dinas Perkim efektif dan tak ada Silpa.
Terkait Dinas Perkim yang saat ini terlibat dalam hal pembebasan lahan. Isnaini meminta, dinas tersebut paling awal dan terdepan dalam pembebasan lahan.
“Sehingga sebelum pengerjaan proyek fisik, lahannya sudah clear dan clean,” sebutnya.
Ia tidak mau, kedepan ada lagi proyek seperti pembangunan jembatan, rusunawa dan sebagainya terkendala hanya karena pembebasan lahan tidak selesai. “Misalnya jembatan HKSN,” imbuhnya.
Begitu juga dengan pembangunan Rumah Korban Bencana di kawasan Banjarmasin Barat yang tak terwujud, karena terkendala pembebasan lahan.
“Padahal anggaran bangunan itu hibah dari pusat. Karena tak terwujud dananya dikembalikan ke pusat, hanya karena pembebasan tak selesai. Ini kan sangat disayangkan,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim Banjarmasin Hj Betty Goenmiandari mengiyakan, pembangunan Rumah Korban Bencana pada 2021 lalu, tak jadi dibangun, karena tidak terlaksananya pembebasan lahan.
Sementara untuk 2022, Dinas Perkim Banjarmasin memiliki program kerja diantaranya pembangunan Titian di Murung Selong dengan anggaran Rp 3 miliar dan di kawasan Mantuil dengan pagu anggaran sebesar Rp5,99 miliar.
“Di Mantuil luas lahan sekitar 30,1 hektar dengan panjang 620 meter dan 350 meter. Untuk Titian memakai beton,” jelasnya.
Soal pembebasan lahan, ia menuturkan, instansinya hanya membantu, karena pos anggaran pembebasan lahan sudah ada di SKPD masing-masing. (sna/smr)