SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) hanya ada delapan desa yang diusulkan.
Nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penilaian terhadap desa-desa tersebut. Untuk kemudian diresmikan menjadi Dasar Sadar Hukum.
Rencananya Desa Sadar Hukum itu akan diresmikan bersamaan dengan Lapas Batulicin, Tanah Bumbu, Kalsel oleh Menteri Hukum dan HAM.
“Segera lakukan penilaian sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ada di desa-desa yang sudah diajukan oleh Pemerintah Daerah. Teman-teman harus bergerak cepat dan bekerja keras supaya peresmian Desa Sadar Hukum dapat terlaksana dan bersamaan dengan peresmian Lapas Batulicin,” ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ngatirah saat Rapat Internal di Ruang Law Center Kanwil Kemenkumham Kalsel, Senin (28/3/2022)
Selain Desa Sadar Hukum, Ngatirah juga berharap adanya Sekolah Sadar Hukum yang ditentukan berdasarkan penilaian dan pengamatan penyuluh hukum yang telah melakukan penyuluhan hukum di 25 Sekolah.
“Sekolah tersebut nantinya akan diberikan penghargaan karena telah mendukung program peningkatan kesadaran hukum di Institusi Pendidikan/Sekolah,” katanya.
Menurut dia, hal itu wujud Kemenkumham Kalsel berupaya selalu hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang peduli dan sadar hukum.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi, secara terpisah, meminta jajarannya untuk secara aktif memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan harapan tingkat dapat mengurangi tingkat kriminalitas.
“Peran Penyuluh hukum sangat penting di tengah masyarakat dan tingginya angka kriminalitas di Kalsel ini, dibuktikan dengan over kapasitas yang ada di Lapas dan Rutan kita (Kemenkumham). Penyuluhan yang aktif memang tidak dapat memberikan efek langsung, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi penurunan kriminalitas dalam jangka panjang,” tukasnya. (rilis/smr)