SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 333 kasus pada 2021 dan meningkat menjadi 668 kasus pada 2022, atau naik 100 persen lebih.
Atas hal itu, DPRD Kalsel menggencarkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Seperti yang dilakukan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi yang menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalsel.
Bahkan Firman menggandeng DPPPAKB Kalsel guna sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ke 13 kota/kabupaten.
Firman menegaskan, Komisi IV DPRD Kalsel berkomitmen memperkuat upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dengan mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
“Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi tersebut, terbangun komitmen untuk sama-sama berusaha menekan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis masyarakat,” katanya.
Dia menduga, peningkatan kekerasan terhadap perempuan itu karena faktor lonjakan kasus dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin tinggi.
Terlebih, katanya lagi, saat ini data kekerasan perempuan tercatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Firman pun mengajak, seluruh elemen masyarakat turut berupaya menekan tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk meningkatkan anggaran untuk penanganan kasus tersebut.
“DPRD Kalsel juga terus mendorong peningkatan anggaran di DPPPAKB provinsi untuk membiayai usaha menekan kasus tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPPPAKB Kalsel Adi Santoso berharap, sosialisasi tersebut dapat memunculkan inisiatif untuk melaporkan dan mendeklarasikan nihil kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Nol kasus kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kalau stakeholder memiliki komitmen yang sama dengan membangun ketahanan berbasis masyarakat,” katanya.(smr)