SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Awal September 2022, pemerintah mulai menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Badko HMI Kalselteng mengecam keras kenaikan harga BBM tersebut.
Menolak keras dengan kenaikan BBM bersubsidi, Badko HMI Kalselteng mengancam akan melaksanakan aksi turun ke jalan beberapa hari ke depan.
“Kenaikan BBM bersubsidi sangat memberatkan masyarakat kurang mampu, serta dengan kenaikan BBM bersubsidi pasti akan mempengaruhi harga bahan pokok dan lainnya,” sebut Ketua Umum Badko HMI Kalselteng Abdul Halim.
Menurutnya, pemerintah sebelumnya menyatakan tak akan mengubah harga BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Lalu harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter. Tepatnya, Sabtu 3 september 2022 pemerintah mengumumkan BBM naik.
“Saya rasa pemerintah mulai menyiksa rakyat secara perlahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid PTKP Badko HMI Kalselteng Roy prayoga merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang sangat memberatkan rakyat.
“Kenaikan BBM ini ber imbas pada semua sektor. Dipastikan harga bahan pokok juga akan ikut naik,” katanya.
Apalagi, sebutnya, di beberapa tempat di Kalsel yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dipastikan terdampak, karena harga jual ikan dan harga beli BBM tidak seimbang.
“Hal ini akan menyebabkan beberapa masalah yang akan makin memberatkan rakyat,” ketusnya.
Ia mengungkapkan, wacana menaikkan harga BBM mencuat setelah pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi 2023 lebih rendah sekitar 33 persen dari tahun ini.
“Sayangnya di sisi lain pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga surat utang yang lebih besar dengan asumsi ada kenaikan suku bunga global sehingga ongkos utang tahun depan lebih besar. Bahkan sebelumnya membuka wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil,” sebutnya.
Dia pun menilai, kebijakan ini tentu kontras dengan narasi mengurangi beban APBN.
“Sebab kenaikan gaji pegawai tentu juga jadi beban APBN, dengan pekerjaan yang sama, tidak ada perbaikan kinerja, tapi penghasilan yang bertambah besar,” ketusnya.
Oleh karena itu, Roy mengatakan, kiranya pemerintah lebih arif, kalau harga BBM harus naik, pastikan tidak tinggi atau bertahap seperti kenaikan harga mi instan. Daya beli masyarakat harus diperhatikan.
Ditambahkan, Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi Politik & Pemerintah Daerah Badko HMI Kalselteng Chairil Ripani, kenaikan pada bahan bakar bersubsidi ini akan mengganggu kestabilan ekonomi di seluruh Indonesia.
“Apabila pemerintah tidak ada solusi dalam kebutuhan masyarakat maka perintahan gagal dalam melaksanakan tugas ada di Pancasila yang ke- 5, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” cetusnya.
Ia pun mendesak pemerintah melakukan evaluasi terkait kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
“Misalkan, pemerintah tidak melakukan evaluasi. Maka kami Badko HMI kalsel-teng akan melaksanakan aksi turun kejalan untuk menyampaikan keresahan kami dan keresahan rakyat sampai menang,” tukasnya. (sto/smr)