SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kabar gembira bagi warga Banjarmasin. Sebab mulai tahun depan, warga yang sakit hanya menunjukan KTP untuk mendapatkan layanan berobat di rumah sakit.
Hal itu menyusul, kesiapan pelaksanaan Pelayanan Universal Health Coverage (UHC) Banjarmasin 2024 sudah 90,53 persen dengan tagret 95 persen dari total jumlah warga Banjarmasin.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, hasil evaluasi kesiapan pelaksanaan UHC Banjarmasin 2024, dialokasikan anggaran tambahan di APBD Perubahan, dengan total hampir Rp17,5 miliar.
“Insya Allah Banjarmasin 2024 UHC 95 persen. Dan tahun depan juga sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp 39,5 miliar untuk mencakup UHC 98 persen warga Banjarmasin,” ucapnya.
Oleh karena itu diharapkan layanan kesehatan untuk warga Banjarmasin bisa terlaksana secara optimal.
“Dan tentu ini kebahagiaan bagi kita semua dan kabar gembira warga Banjarmasin. Siapapun warga Banjarmasin yang sakit, meski tidak dikehendaki terjadi, cukup dengan menunjukkan KTP warga Kota Seribu Sungai bisa dilayani dengan ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” sebut Ibnu, usai Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan UHC Banjarmasin, di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (5/9/2024).
Mudah-mudahan, kata dia, itu memberikan rasa aman dan sehat bagi warga Banjarmasin, sehingga tidak ada kekhawatiran ketika sakit tidak terlayani dengan baik.
“Tapi memang memerlukan kesiapan dari Puskesmas, Dinkes, Rumah Sakit (RS) dan lainnya untuk bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Makanya, kata dia, hari ini dihadirkan dari pihak BPJS Kesehatan dan Kepala Puskesmas duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pelayanan UHC.
“Mudah-mudahan ini bisa berhasil, sukses dan terlaksana dengan baik sehingga warga Kota Banjarmasin tercover semua
untuk tanggungan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin dr Tabiun Huda mengatakan, di 2024 sudah ditarget 95 persen UHC dan untuk tambahan 37 ribu jiwa.
“Penambahan anggaran totalnya itu sekitar Rp 17 miliar. Kemudian di 2025, Insya Allah nanti mencapai UHC 98 persen yang memerlukan anggaran sekitar Rp 39,5 miliar. Dan itu mencakup untuk warga Banjarmasin yang kurang mampu. Jadi bisa berobat dengan menunjukkan KTP kemudian ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk pelayanan sesuai dengan BPJS Kesehatan, yakni pelayanan dari tingkat pertama di Puskesmas, Dokter Layanan Primer dan Klinik
“Kecuali kalau memerlukan perawatan lebih lanjut, maka diberikan rujukan ke RS Tipe C.
Bila tidak mampu, ke RS Tipe B dan apabila ada tindakan lebih lanjut lagi diberikan rujukan ke RS Tipe A,” katanya.
Bagi dia, program ini tentunya memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Cabang BPJS Banjarmasin Asmar mengatakan, Banjarmasin memang salah satu Kabupaten/Kota yang belum UHC.
“Jadi kami sedang berkoordinasi aktif dengan Dinkes dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk persiapan data. Direncanakan Terhitung Mulai Tanggal
(TMT) 1 November 2024 sudah mencapai 95 persen,” ucapnya.
Setelah itu, diproses lebih lanjut ke Kantor Pusat BPJS untuk diusulkan. “Nah kalau sudah mencapai 95 persen kemudian keaktifan peserta,” imbuhnya.
Ke depannya, sambung dia, peserta mendapatkan keistimewaan UHC, ketika ada yang sakit didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini melalui Dinkes kepersertaan bisa langsung aktif.
“Pun begitu, kalau kami dari BPJS Kesehatan tetap mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan membayar iuran secara mandiri, agar mendaftarkan diri sesuai dengan kemampuan,” tukasnya. (shn/smr)