SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Memasuki tahun politik, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Banjarmasin diminta untuk menjunjung netralitas.
Nah, menjaga netralitas di tahun politik, akun media sosial (Medsos) ASN turut diawasi. Supaya tidak terlibat dukung-mendukung peserta Pemilu.
Olek karena itu, ASN diimbau tidak mendukung salah satu peserta Pemilu. Apalagi sampai ikut mengkampanyekan nomor atau angka peserta Pemilu.
“Karena petunjuk seperti angka-angka itu tentu menjadi terlarang bagi ASN,” tegas Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman, di Balai Kota Banjarmasin, Senin (06/02/2023).
Oleh sebab itu, ia meminta para ASN lebih cermat dan bijak menyikapi segala sesuatunya, agar jangan sampai terbawa arus.
“Pokoknya sekali lagi diliat konteksnya, misal ingin posting angka 1, 2, 3 dan segala macam, tapi di belakangnya politik. Jadi jangan sampai seperti itu,” katanya.
Karena, kata dia, kadang-kadang ada ASN terjebak dalam sebuah situasi. Misalnya, hadir dalam kapasitas ASN, ternyata acaranya berbau partai politik.
“Intinya selalu netral, tidak partisipan dan selalu junjung keprofesionalan,” ujarnya.
Meski pengawasan menjadi ranah BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Bawaslu.
Namun, kata dia, pengawasan terhadap ASN secara aktif turut dilakukan di media sosial (Medsos) dengan melibatkan masyarakat.
“Kepada masyarakat agar bisa melaporkan jika ada ASN yang sudah bertindak tidak netral. Baik itu mengenai komen, share dan like. Itu bisa disampaikan,” ujarnya.
Bagi dia, peran medsos di era sekarang ini cukup penting dalam melakukan kampanye bagi mereka yang berpolitik. Apalagi kampanye sekarang pasti diwarnai perang di medsos.
Ihksan menyatakan, ada sanksi bagi ASN yang ditemukan tidak netral. “Baik sanksi kepegawaian kemudian sanksi lebih khusus,” tukasnya. (shn/smr)