SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melakukan efesiensi anggaran di 2026 mendatang. Namun, langkah itu tak berdampak pada sektor pendidikan maupun kesehatan.
Sebab, keduanya merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan pemerintah dan dampaknya dirasakan masyarakat langsung.
“Jadi kita efisiensi anggaran itu pasti, tapi program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan ini tidak mungkin diabaikan,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo, Rabu (19/11/2025).
Soalnya, kata dia, itu bagian hal yang penting. Dan pemangkasan anggaran ini, tidak akan berdampak pada pelayanan publik dasar di tengah masyarakat.
Namun akan berdampak lebih kepada kegiatan atau kepentingan yang tidak terlalu mendesak. “Contohnya kegiatan seremoni di hotel-hotel, termasuk perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu tetap ada cuma dikurangi dan dilihat dulu urgensinya apa. Kalau memang penting silahkan,” katanya.
Seiring dengan itu juga, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap program kegiatan yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 2026 mendatang. Pemetaan akan difokuskan program atau kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Lebih lanjut, ke depan program atau kegiatan yang akan dijalankan harus saling bersinergi dan berkolaborasi antar SKPD,” jelasnya.
Edy Wibowo menyebut, hal itu menjadi siasat dalam menghadapi kesulitan anggaran yang terjadi, karena adanya efesiensi.
Misalnya penanganan banjir jangka panjang di Kota Seribu Sungai yang menjadi program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Yamin – Ananda di 2026 melalui normalisasi sungai.
“Supaya sungai-sungai saling terintegritas, maka pengerjaan jangan setengah-setengah dan harus semua. Jadi itu menjadi prioritas di depan, agar penanganan banjir ini tuntas,” ucapnya.
Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bisa bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) untuk pembersihan sungai-sungai hingga penanganan drainase di permukiman warga.
“Mungkin dengan sinergi antar SKPD pekerjaan yang selesai 2-3 tahun, bisa dapat teratasi dalam satu tahun saja. Harapannya bisa seperti itu penanganannya,” ujarnya.
Tidak hanya persoalan banjir, kegiatan ataupun pekerjaan lainnya yang hendak direalisasikan SKPD, diharapkan bisa saling bersinergi dan berkolaborasi di tengah kondisi keuangan yang terbatas di 2026 yang akan datang. (shn/smr)