SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan komitmennya dalam mendukung demokrasi dengan memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan mendapatkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan secara serentak.
Pelaksanaan Pilkada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Kalsel berjalan lancar, memastikan pemenuhan hak seluruh WBP yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada serentak kali ini.
Berdasarkan data terakhir per 26 November 2024, jumlah total penghuni Lapas, Rutan, dan LPKA di Kalsel mencapai 9.750 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.882 WBP terdaftar sebagai DPT Gubernur, 1.536 WBP terdaftar sebagai DPT Walikota dan 2.638 WBP terdaftar sebagai DPT Bupati.
Proses yang telah disiapkan dalam proses Pilkada di Lapas dan Rutan mencakup penyesuaian data pemilih, pengadaan TPS khusus, serta koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Total sebanyak 21 TPS Khusus di Kalsel telah disiapkan, guna memastikan Pilkada serentak ini berjalan lancar tak terkecuali di Lapas, Rutan dan LPKA.
Kepala Kanwil Kemenkumhan Kalsel Jumadi, menyampaikan, partisipasi WBP dalam Pilkada ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip HAM, di mana setiap warga negara, termasuk WBP, memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan bangsa.
“Kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai regulasi, dari pendataan hingga pelaksanaan pemilihan. Ini adalah bagian dari komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam mendukung demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Jumadi.
Tidak hanya mendukung pelaksanaan teknis, Kanwil juga memberikan edukasi kepada WBP mengenai pentingnya partisipasi politik dalam pembangunan bangsa.
Dengan pelaksanaan yang tertib dan transparan, diharapkan WBP dapat berkontribusi secara aktif dalam memilih pemimpin yang akan membawa Kalisel ke arah yang lebih baik.
“Hal ini sekaligus mencerminkan semangat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan,” tuturnya. (rilis/smr)