Site icon Seputaran.id

DPW PKB Kalsel Bentuk Tim Penataan Struktur DPC

Muskerwil PKB Kalsel. (foto : istimewa)

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengeluarkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) yang digelar di Banjarmasin pada 11 Februari 2026 lalu.

Salah satu keputusan penting tersebut tertuang dalam Keputusan DPW PKB Provinsi Kalsel Nomor 03/DPW-32/01/II/2026 tentang Penetapan Tim Penataan Struktur DPC PKB masa bakti 2026–2031.

Sekretaris DPW PKB Kalsel, Hj Hilyah Aulia menjelaskan, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan DPP PKB Nomor 8140/DPP/01/II/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Kepengurusan DPC PKB masa bakti 2026–2031.

“Tim Penataan Struktur DPC PKB ini dibentuk untuk memastikan proses pembentukan kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi,” ujarnya.

Adapun yang ditunjuk sebagai Koordinator Tim Penataan Struktur DPC PKB adalah H. Suripno Sumas. Sementara empat anggota tim terdiri dari Dirham Zain, H. Muhammad Zazuli, H. Hormansyah, serta Dr Siska Amilia.

Hilyah menjelaskan, salah satu tugas utama tim tersebut adalah melakukan pemetaan kader partai yang dinilai layak menjadi Ketua DPC PKB di masing-masing daerah. Selain itu, tim juga akan bersama Ketua DPC PKB terpilih bertindak sebagai Tim Formatur dalam penyusunan komposisi dan personalia kepengurusan DPC PKB masa bakti 2026–2031.

Dikatakan Anggota DPRD Banjarmasin ini, dalam menjalankan tugasnya, Tim Penataan Struktur akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas, rekam jejak, serta prestasi kepemimpinan kader yang dianggap memenuhi kriteria untuk memimpin DPC PKB.

“Proses ini diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid, berintegritas, serta mampu memperkuat konsolidasi partai di daerah,” tambahnya.

Melalui keputusan Muskerwil ini, DPW PKB Kalsel menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan organisasi secara terstruktur dan profesional guna menghadapi agenda politik ke depan serta memperkuat basis kader di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel. (smr)