SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Banjarmasin 2026, Kamis (10/7/2025).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD memberikan beberapa kritik dan catatan untuk Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Catatan yang diberikan salah satunya dalam hal pendapatan hasil daerah dan evaluasi untuk perusahaan daerah.
Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri menyampaikan, usai disetujui Rancangan KUA/PPAS Banjarmasin 2026 kemudian akan dibahas ke tingkat selanjunya,
“Pembahasan nantinya akan beriringan, setelah selesai pembahasan anggaran perubahan 2025, selanjutnya langsung dilakukan pembasan anggaran 2026,” katanya.
Rancangan KUA/PPAS Banjarmasin 2026 juga akan melihat dari visi misi dari walikota dan wakil walikota Banjarmasin.
“Penanganan sampah menjadi perhatian kedepannya, apakah memang perlu ada peningkatan kembali, selain itu yang tidak kalah penting adalah Pelayanan dasar, seperti kesehatan pendidikan, dan pelayanan publik harus menjadi perhatian,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan, tema pembangunan Banjarmasin tahun depan ditetapkan sebagai “Penguatan Sektor Unggulan dan Daya Saing SDM untuk Mendukung Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.”
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada empat poin utama. Yaitu Penguatan sektor ekonomi unggulan daerah dan UMKM, Penguatan daya saing sumber daya manusia, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja, Pemerataan infrastruktur serta Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah.
Dia mengapresiasi, atas masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh sejumlah fraksi DPRD. Sebab, pandangan tersebut merupakan catatan penting yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah, kita melaksanakan penyampaian rancangan KUA dan PPAS 2026. Kami mengapresiasi semua pandangan dari Fraksi DPRD Banjarmasin. Ini adalah saran dan masukan konstruktif yang akan menjadi catatan penting dalam pembangunan kota ke depan,” kata Yamin.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan DPRD dalam proses pembahasan dan penetapan kebijakan, agar pembangunan ke depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Walikota mengharapkan, agar seluruh proses pembahasan KUA-PPAS 2026 berjalan lancar, penuh kebersamaan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
“Kami berharap pada 2026 nanti, pembangunan di Banjarmasin bisa merata, baik dalam infrastruktur, layanan publik, hingga fasilitas pendidikan. Semua ini demi mewujudkan Banjarmasin yang makin maju dan sejahtera,” tukasnya. (sna/smr)