SEPUTARAN.ID, PALANGKARAYA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menyerahkan tersangka kasus pelanggaran pajak, AS, bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangkaraya pada Rabu (23/10/2024).
Penyerahan ini adalah bagian dari proses tahap II (P-22), setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum pada 19 Agustus 2024.
AS, Direktur Utama CV. SB, diduga sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya dengan benar, memberi keterangan yang tidak akurat atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dalam periode Januari 2018 hingga Desember 2019. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp538 juta.
Menurut Kanwil DJP Kalselteng, AS dapat dikenakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan ancaman hukuman berupa penjara minimal enam bulan hingga enam tahun, serta denda sebesar dua hingga empat kali pajak yang terutang.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menyatakan, kasus ini diproses dengan pendekatan ultimum remedium—pidana menjadi pilihan terakhir setelah upaya penegakan hukum lainnya ditempuh.
Langkah ini dimaksudkan sebagai peringatan dan edukasi bagi para wajib pajak agar taat pada ketentuan perpajakan.
“Kami berharap proses hukum ini memberi efek jera dan meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng,” ungkap Syamsinar.
Ia juga mengapresiasi, dukungan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Palangkaraya dalam kelancaran proses hukum ini.
Penyerahan tersangka dan barang bukti ini diharapkan menjadi dorongan bagi wajib pajak lainnya untuk lebih patuh, menghindari kerugian negara di masa depan. (rilis/smr)
