SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Rupanya jumlah anak putus sekolah jenjang sekolah dasar hingga menengah dan atas di Banjarmasin sangat banyak. Bahkan jumlahnya mencapai ribuan.
Dari data didapat Dinas Pendidikan (Disdik Banjarmasin) anak putus sekolah di Banjarmasin terdata kurang lebih 7 ribu untuk semua jenjang pendidikan. Sementara update dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel itu ada sekitar 3 ribu anak putus sekolah di Banjamasin.
Namun, data anak tidak sekolah ini sebagian besar belum terverifikasi dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini tidak sekolah atau putus sekolah.
“Tapi nanti kita kroscek lagi, maka perlu verifikasi data ini untuk memastikan datanya,” ucap Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Banjarmasin Ryan Utama saat Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau Putus Sekolah di Banjarmasin, di Hotel HBI Banjarmasin, Senin (5/5/2025).
Ia menyatakan, dari data anak putus sekolah itu yang baru diverifikasi ada sekitar 1.900 dan sisanya masih belum.
Diungkapkannya, paling banyak anak putus sekolah itu ada di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 2024.
“Dalam hal ini penanganan yang akan dilakukan pihaknya untuk anak putus sekolah di antaranya mengikut sertakan pendidikan kesetaraan atau dibantu melalui program prioritas Yamin – Ananda yakni seragam dan perlengkapan sekolah gratis,” pungkasnya.
Ryan Utama masih belum mendapatkan alasan pasti sampai anak putus sekolah. ” Ini masih kita perjelas lagi, sebenarnya alasan anak putus sekolah ini kenapa? Apakah tidak mampu, bekerja atau lainnya?,” tanyanya.
Walau begitu, hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Banjarmasin mengalami peningkatan atau dari tuntas pratama menjadi tuntas madya.
“Makanya sosialisasi penanganan anak tidak sekolah atau putus sekolah ini dilaksanakan. Sosialisasi ini sekaligus memverifikasi ulang data anak putus sekolah di Kota Seribu Sungai,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin H M Yamin HR menegeskan, harus mengatasi maupun pengurangan anak tidak sekolah atau putus sekolah.
“Ini bentuk komitmen pemerintah dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pihak terkait bersama-sama mengatasi anak tidak sekolah atau putus sekolah,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin Hj Masriyah mengatakan, untuk persoalan anak putus sekolah ini tentu harus diperhatikan secara serius. Baik itu Disdik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) maupun pihak terkait lainnya.
Dia pun menyoroti Banjarmasin dulunya pernah tidak mendapat predikat layak anak, karena banyaknya anak-anak putus sekolah di usia sekolah.
“Namun pada saat ini, usia 8-10 tahun malah jadi anak jalanan (anjal), karena putus sekolah dan ini sempat dipertanyakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu itu,” ucapnya.
Menurutnya, faktor anak putus sekolah kebanyakan dikarenakan ekonomi. Kemudian pergaulan di masyarakat dan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan sangat kurang.
Untuk itu, ia menekankan, dalam momentum ini diharapkan hal itu tidak terulang lagi dan mengajak semua pihak bisa berkolaborasi bersama-sama membina dan membimbing anak-anak ini, agar bisa mendapat hak pendidikan.
Ia menceritakan, pengalamannya sebelum menjadi anggota DPRD Banjarmasin, pernah bersama tokoh masyarakat dan lainnya membentuk yayasan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada anak jalanan yang putus sekolah.
“Dulu mereka kami kumpulkan untuk mengikuti pendidikan yang kami berikan pada masa pimpinan terdahulu dan waktu itu berhasil dijalankan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap program atau kegiatan sejenis itu nantinya bisa terus dikembangkan di Banjarmasin untuk menangani anak putus sekolah. “Tentunya agar mereka mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak lain pada umumnya,” tukasnya. (shn/smr)