SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Jelang Pemilu di 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kalsel, Selasa (5/9/2023).
Dalam RDP itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syarifudin mendorong Bawaslu untuk dapat memaksimalkan teknologi informasi, untuk menunjang fungsi Bawaslu serta untuk menjawab tantangan zaman.
Menurutnya, perkembangan teknologi sekarang jauh lebih pesat dari sebelumnya, sehingga akan muncul segala macam potensi ancaman yang lebih banyak dibanding dengan Pemilu sebelumnya.
“Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas Pemilu di bidang digital juga harus dimiliki dan juga harus ditingkatkan. Karena, mau tidak mau, sekarang ini informasi semakin terbuka dan semakin laju diakses, sehingga Bawaslu jangan sampai kalah,” katanya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M Radini menyebut ada empat tugas serta wewenang dari Bawaslu, yakni pencegahan pelanggaran dan sengketa, pengawasan tahapan pemilu, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses.
“Tentu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pada setiap tahapannya, kami mengharap dukungan serta keterlibatan dari masyarakat untuk memperkuat fungsi Bawaslu untuk mewujudkan nilai-nilai integritas dan Pemilu yang berkualitas,” katanya.
Terkait pengawasan di bidang digital, ia menyatakan, pihaknya segera meningkatkan kualitas di semua tingkatan, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Dia mata dia, setiap pelaksanaan Pemilu permasalahannya hampir selalu sama, yakni hoax, politik identitas, money politik dan lain sebagainya.
“Mudahan di Pemilu kali ini bisa mengurangi pelanggaran seperti itu,” ucapnya.
Ia melanjutkan, total petugas pengawas di Kalsel ada 2.016 orang yang terorganisir hingga tingkat kecamatan serta kelurahan dan desa.
“Petugas itu juga selalu diberikan pendidikan guna menaikan kapasitas dan kapabilitas dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya. Mudahan semuanya dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenang tersebut dengan baik,” tandasnya. (putza/smr)